Finnews.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons tegas terkait video viral yang memperlihatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar meja dan kursi di trotoar kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Ia mengonfirmasi bahwa pemerintah hanya memberikan izin untuk operasional kios, bukan penggunaan fasilitas publik bagi kepentingan pribadi pelaku usaha.
Video yang beredar luas di media sosial tersebut menunjukkan sebuah kios di dekat Halte Tosari menjajakan kopi dan makanan ringan. Sayangnya, pengelola terlihat memanfaatkan trotoar secara berlebihan dengan menata tempat duduk pelanggan tepat di area pejalan kaki.
Larangan Keras Penggunaan Fasilitas Publik
Pramono menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara izin usaha tempat (kios) dengan izin pemanfaatan area publik. Meskipun sebuah kedai memiliki legalitas untuk beroperasi di lokasi tertentu, hal itu tidak otomatis memberikan hak bagi pemilik usaha untuk mencaplok area trotoar.
“Jadi usaha yang diberikan, kebetulan saya mengikuti, adalah usaha tempatnya. Bukan kemudian menggunakan trotoar untuk bisa dimanfaatkan. Itu izinnya berbeda,” tegas Pramono kepada awak media, Minggu 11 Januari 2026.
Ia secara konsisten menyatakan bahwa trotoar harus tetap berfungsi sebagai fasilitas publik bagi masyarakat luas. Pramono tidak akan memberikan toleransi bagi pihak manapun yang menghalangi hak pejalan kaki di ibu kota, meski dengan alasan pemberdayaan ekonomi.
Penegakan Aturan bagi Pelaku Usaha
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan terus mengawasi titik-titik krusial di sepanjang jalan protokol seperti Sudirman dan Thamrin. Pramono kembali mengingatkan bahwa jika lokasi kios memang sudah berizin, maka operasionalnya wajib terbatas di dalam area tersebut.
“Kalau untuk trotoar, sekali lagi, pasti saya tidak izinkan. Karena itu adalah fasilitas publik,” tambah Pramono. Penegasan ini menjadi peringatan bagi pelaku UMKM lainnya agar tetap menaati regulasi yang berlaku demi menjaga ketertiban kota.
