finnews.id – Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan rente, serta bebas dari praktik-praktik amoral yang mencederai amanah pelayanan jemaah.
Hal itu diungkapkan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, menyikapi Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa, 7 Januari 2026.
“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.
“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil.
Dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Haji terbebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, sejak awal Kemenhaj telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Karena itu, Wamenhaj secara terbuka meminta penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.
Ia menambahkan, ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelaku berasal dari internal Kementerian Haji dan Umrah sendiri.
“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkasnya.
