MENDAGRI USUL BAJU REJECT JADI BANTUAN BENCANA! Menkeu: Belum Terima Pengajuan Resmi

Finnews.id – Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pemanfaatan baju reject ekspor sebagai bantuan untuk korban bencana di Sumatera mendapat respons dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Meski belum ada pengajuan resmi, Kemenkeu menyatakan siap membahas insentif terkait usulan tersebut.

“Kita masih belum ada permintaan, belum ada jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan pengembalian barang harus dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemenkeu akan melakukan penilaian terkait dengan pengajuan tersebut.

“Jadi, harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai. Kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan, tetapi kita lihat seperti apa, tetapi saya belum menerima surat permintaan,” jelasnya.

Kemenkeu Koordinasi dengan Kementerian UMKM

Menkeu menegaskan pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan isu pengembalian baju reject tersebut. Hal ini dikarenakan berpotensi mempengaruhi perdagangan dari para pelaku UMKM.

“Saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” jelas Purbaya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan sebanyak 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri dikirim untuk korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.