Finnews.id – Bareskrim Polri terus mendalami kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kasus yang terindikasi merusak hutan ini sudah naik penyidikan, melibatkan pemeriksaan 17 saksi dan sejumlah ahli.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman serius terkait kasus penemuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara. Pihak kepolisian telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya unsur pidana.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa total 17 orang saksi untuk mengungkap tuntas kasus ini.
“Sebanyak 17 orang telah diperiksa,” kata Brigjen Irhamni kepada wartawan pada Senin 15 Desember 2025.
Indikasi Kuat Kerusakan Hutan Penyebab Banjir
Kasus penemuan kayu gelondongan yang tersebar dari wilayah Garoga di Tapanuli Utara hingga Anggoli di Tapanuli Tengah ini resmi naik ke tingkat penyidikan pada Rabu 10 Desember 2025 pekan lalu. Peningkatan status ini didasarkan pada temuan kuat adanya pelanggaran hukum.
Brigjen Irhamni memastikan bahwa pihaknya menemukan dua alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan perusakan hutan yang kemudian menjadi pemicu utama bencana banjir.
“Dasarnya ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa kerusakan lingkungan hidup yang sebabkan banjir. Lokasi kejadian di Garoga dan Anggoli, dan status (kasus) sudah ditingkatkan menjadi penyidikan,” jelas Brigjen Irhamni saat konferensi pers via Zoom.
Untuk memperkuat pembuktian dan mengumpulkan keterangan lebih lanjut, Bareskrim juga sedang meminta keterangan dari para ahli. Namun, Irhamni belum merinci jenis keahlian apa yang dilibatkan dalam pengusutan perkara ini.
Meskipun sudah naik ke tahap penyidikan, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan perusakan lingkungan hidup tersebut.
Penyelidikan terus berjalan intensif untuk mengidentifikasi dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pembalakan liar atau perusakan hutan yang menyebabkan bencana alam di Tapanuli.
