Yang memihak kubu Kramat kelihatannya ada dua motif. Pertama, mereka yang menjunjung tinggi disiplin organisasi, taat AD/ART. Mereka mempersoalkan mengapa AD/ART dilanggar. Mengapa tidak muktamarnya saja yang dipercepat.
Motif kedua, mereka yang berpendapat bahwa NU perlu sumber dana yang jelas dalam jumlah besar: lewat tambang batu bara. Dari tambang itu setidaknya NU akan dapat uang Rp 30 triliun. Itu baru setidaknya. Bisa Rp 60 triliun. Kapan lagi NU bisa punya uang sebanyak itu. Dengan demikian tidak akan ada lagi budaya bikin proposal sumbangan. Sekaligus menghilangkan mental tangan di bawah di kalangan NU.
Kubu Sultan belum tentu menolak tambang batu bara itu. Belum pernah ada pernyataan seperti itu. Tapi orang seperti KH Said Aqil Siroj, 11 tahun menjabat ketua umum tanfidziyah PBNU, tegas minta agar tambang itu dikembalikan ke pemerintah.
Bahkan Said Aqil Siroj menggolongkan tambang itu sebagai barang haram. Ia mengutip hasil bahtsul masail di pondok Tebuireng, Jombang. Bahtsul masail adalah pembahasan status hukum berbagai soal kehidupan dari kacamata hukum Islam.
“Madorotnya lebih banyak dari manfaatnya,” ujar Said Aqil Siroj. Lalu ia menyebut bagaimana bisa, rais aam syuriah PBNU, seorang ulama yang paling dihormati, menjadi komisaris utama perusahaan tambang batubara. Lalu ketua umum tanfidziyah PBNU menjabat direktur utama.
Said Aqil menilai pucuk pimpinan PBNU akan lebih fokus ke perusahaan tambang batubara. Kapan mengurus NU-nya. Ia memberi contoh dirinya yang 11 tahun menjabat ketua umum. Tanpa punya tambang pun tetap bisa mengerjakan program-program besar di NU.
Kini, setelah resmi ada dualisme, ujung konflik belum bisa dilihat. Bahkan, seperti yang ditulis perusuh Disway Liang kemarin, pangkalnya pun belum kelihatan.
Tentu siapa yang menguasai gedung PBNU sembilan lantai di Jalan Kramat Raya menjadi penting. Juga siapa yang bisa menguasai Banser NU.
Banser, ”sayap militer” Gerakan Pemuda Ansor, bisa jadi kekuatan untuk penguasaan gedung Kramat Raya.
Hanya saja Ansor dan Banser pun kelihatannya terbelah ke dua kubu. Sekjen PBNU yang diberhentikan Gus Yahya, Saifullah Yusuf, pernah menjabat ketua umum GP Ansor. Tapi adik kandung Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, juga pernah jadi ketua umum GP Ansor.
