“Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” tegasnya.
Saat ini, verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang diperketat untuk semua aktivitas di lereng curam, hulu sungai, dan alur sungai. Penegakan hukum akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
Hanif menegaskan, tidak ragu untuk menindak setiap pelanggaran. Menurutnya, Penegakkan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah.
#dampak aktivitas pertambangan terhadap banjir dan longsor
#DAS Batang Toru
#inspeksi lingkungan
#inspeksi lingkungan Tapanuli Selatan
#inspeksi udara Menteri Lingkungan Hidup di DAS Batang Toru
#penutupan sementara perusahaan tambang di Tapanuli Selatan
#perusahaan tambang
#perusahaan tambang ditutup
#risiko banjir
#risiko banjir dan longsor
#Tapanuli Selatan
