finnews.id – Thailand mendesak PBB untuk membentuk misi pencari fakta independen terkait dugaan penggunaan ranjau darat baru di sepanjang perbatasan dengan Kamboja.
Desakan itu disampaikan Thailand pada pertemuan ke-22 Negara-Negara Pihak dalam Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel di Jenewa.
Thailand telah menggunakan “setiap mekanisme bilateral dengan itikad baik” untuk menangani masalah ranjau dengan Kamboja, ujar Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow pada konvensi yang berakhir pada Jumat, sebut media penyiaran publik Thai PBS.
“Jika suatu negara pihak dapat menanam ranjau baru dan begitu saja menyangkalnya tanpa konsekuensi, apa yang akan terjadi setelah korban berikutnya?” ujarnya.
Sihasak mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggunakan wewenangnya dalam memfasilitasi misi pencari fakta independen tersebut seraya mengatakan bahwa hal itu adalah “cara yang paling adil, paling efektif, dan paling transparan ke depan.”
“Langkah ini akan mendepolitisasi masalah ini dan menunjukkan bahwa prosedur Konvensi dapat menegakkan integritasnya ketika diuji,” tambahnya.
Sementara itu, delegasi Kamboja yang dipimpin oleh Menteri Senior Ly Thuc mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim Thailand bahwa Kamboja sedang memasang ranjau baru di sepanjang perbatasan.
“Klaim yang tidak berdasar seperti ini tidak mendukung perdamaian,” demikian pernyataan tersebut.
“Kamboja menegaskan bahwa forum ini tidak seharusnya menjadi ajang peradilan atau konfrontasi politik, tetapi tetap menjadi ruang bagi negara-negara pihak untuk bekerja dengan itikad baik, saling menghormati, dan menyelesaikan perbedaan dengan dialog yang damai dan konstruktif,” kata pernyataan itu.
Ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut meningkat bulan lalu setelah Thailand menangguhkan pakta perdamaian antara kedua belah pihak menyusul empat tentara Thailand terluka dalam ledakan ranjau darat di provinsi perbatasan Si Sa Ket.
Kedua negara telah menandatangani perjanjian damai di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Oktober 2025.
