Finnews.id – Wacana baru mencuat ke publik setelah Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Nasional Presidium Fraksi Rakyat, mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai hak politik warga negara tidak seharusnya dibatasi hanya bagi anggota partai politik. Terutama untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Yudi, rakyat berhak memiliki saluran langsung menuju parlemen tanpa harus menjadi bagian struktur partai.
“Kami ingin membuka ruang agar rakyat dapat maju sebagai calon legislatif tanpa harus terikat partai politik,” ujar Yudi dalam keterangannya melalui laman resmi MK.
Dia mengajukan gugatan untuk menguji Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui perkara Nomor 233/PUU-XXIII/2025.
Ia berharap agar non-parpol dapat ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR, sehingga kelak dapat terbentuk fraksi rakyat yang berisi perwakilan langsung dari berbagai elemen Masyarakat.
Mulai dari komunitas, serikat pekerja, LSM, kelompok keagamaan, etnis, hingga perorangan.
“Fraksi rakyat bisa menjadi solusi kembalinya kepercayaan publik kepada DPR,” ungkapnya.
Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945
Yudi berpendapat bahwa permohonannya merupakan bentuk implementasi Pasal 1 dan Pasal 28C UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Menurutnya, jika ruang politik tidak hanya dimonopoli oleh partai, maka rakyat dapat terlibat langsung dalam proses legislasi dan perubahan konstitusi.
“Dengan adanya fraksi rakyat, suara publik tidak lagi tertinggal atau terabaikan,” tegas Yudi.
Pasal UU Pemilu yang Dipersoalkan
Pasal yang diuji berbunyi:
“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan: n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu.”
Melalui uji materi, Yudi meminta frasa tersebut ditafsirkan ulang agar memberi peluang bagi non-anggota parpol yang dicalonkan sebagai perwakilan kelompok masyarakat untuk duduk di parlemen. Ia mengusulkan penyesuaian menjadi:
