Isu Banjir Bawa Kayu Gelondongan Picu Desakan Mundur Menhut Raja Juli Antoni di DPR

Anggota DPR Minta Menhut Mundur Karena Dinilai Tak Paham Kehutanan

Finnews.id – Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menghadapi desakan keras untuk mundur dari jabatannya setelah dinilai tidak memahami persoalan kehutanan di Indonesia. Desakan ini muncul saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis 4 Desember 2025 menyusul temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan menerjang sejumlah desa di beberapa wilayah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Raja Juli Antoni untuk segera mundur apabila tidak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada.

Usman, legislator dari Fraksi PKB, dengan tegas menyatakan bahwa Menteri Raja Juli tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehutanan.

Usman Husin menyampaikan bahwa sudah seharusnya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total. Ia juga meminta Menteri bertanggung jawab penuh dan tidak melemparkan masalah kepada pejabat sebelumnya.

“Menteri harus menjelaskan berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk penanaman ulang dan bagaimana sebenarnya pohon dengan diameter dua meter dapat tumbuh kembali. Inilah tanggung jawab Pak Menteri,” ujar Usman.

Ia lalu menyarankan Raja Juli untuk mengundurkan diri jika merasa tidak mampu. Usman juga menyoroti adanya kabar mengenai penerbitan izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober 2025.

“Meskipun Bupati sudah berharap izin ditutup, ternyata izin tersebut justru dikeluarkan pada 30 November. Hal ini menunjukkan apa yang disampaikan Menteri tidak sejalan dengan kenyataan,” kata Usman.

Ia mendesak Menhut agar fokus menyelesaikan masalah penggundulan hutan di tiga provinsi terdampak banjir agar proses penanaman kembali bisa segera dilakukan.

Raja Juli Antoni Bantah Keras

Sementara itu, Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi dan mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli menegaskan dirinya tidak pernah sekali pun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan yang baru selama menjabat sebagai Menteri.

“Saya tegaskan, selama setahun menjabat menteri, saya tidak menerbitkan satu pun PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) untuk penebangan baru,” ujar Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen.

Ia menambahkan bahwa izin yang diterbitkan justru berfokus pada jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem (RE).

Dalam Raker bersama Komisi IV DPR, Raja Juli menekankan dua arahan utama dari Presiden Prabowo Subianto saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan:

“Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani (menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan),” ujar Raja Juli.

Raja Juli juga bersaksi bahwa ia secara ketat mengikuti perintah Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan izin dan tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, termasuk di tiga provinsi yang saat ini terdampak bencana banjir dan longsor.

“Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” tegas Raja Juli.