P3K Kok Jadi Dirjen KKP? ISPI: Ini soal Kompetensi, Profesional Muda Terpinggirkan

Finnews.id – Penempatan purnawirawan Polri dalam jabatan strategis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menuai sorotan tajam. Ini setelah KKP mengangkat Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif, sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap. Yang dipersoalkan adalah statusnya pegawai P3K.

“Ini baru terjadi di KKP. Status P3K diangkat menjadi Dirjen. Itu sudah menyalahi aturan ASN. Lebih fatal lagi, yang diangkat bukan berasal dari kompetensi teknis sektor kelautan,” kata pengamat politik sekaligus Direktur Institute for Strategic Political Insight (ISPI), Mohammad Ilyas belum lama ini.

Pengangkatan ini menuai kritik pedas. Karena dinilai tidak profesional dan tidak menghargai regenerasi profesional muda yang kompeten di sektor kelautan dan perikanan.

Ilyas menilai keputusan tersebut tidak hanya janggal secara professional. Tetapi menyimpang dari semangat meritokrasi.

“Ini bukan masalah hormat atau tidak kepada mantan aparat. Ini soal kompetensi dan arah tata kelola kelautan. Menempatkan P3K sebagai Dirjen. Apalagi dari latar aparat. Itu keputusan yang sangat keliru,” tegas Ilyas.

KKP Butuh Kepemimpinan Teknokratis

Menurut Ilyas, KKP saat ini membutuhkan kepemimpinan teknokratis yang memiliki keahlian teknis, akademik, dan strategis di sektor kelautan dan perikanan.

Bukan hanya posisi administratif yang dapat diisi siapa saja tanpa relevansi kompetensi sektoral.

“Ketika posisi strategis diisi oleh mantan aparat, statusnya pegawai P3K dan menjadi Dirjen lagi. Ini sangat fatal,” ujar dosen Universitas Jakarta tersebut.

Ilyas menegaskan sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tulang punggung masa depan ekonomi nasional.

Terutama melalui konsep Ekonomi Biru, hilirisasi maritim, modernisasi perikanan tangkap, dan digitalisasi tata niaga hasil laut.

Ia menambahkan Indonesia memiliki banyak talenta muda di bidang kelautan yang siap berkontribusi. Namun terhambat praktik penempatan pensiunan aparat di jabatan strategis.

Tiga Langkah yang Harus Dilakukan KKP Versi ISPI

1. Evaluasi Menyeluruh: Evaluasi menyeluruh jabatan strategis yang saat ini diisi oleh mantan aparat kepolisian. Khususnya yang tidak memiliki latar belakang akademik ataupun pengalaman langsung di sektor kelautan dan perikanan.
2. Seleksi Terbuka Berbasis Meritokrasi: Membuka seleksi terbuka berbasis meritokrasi, yang memberikan ruang bagi akademisi muda, profesional industri perikanan, dan talenta teknokratis.
3. Transparansi Birokrasi: Menegakkan transparansi birokrasi. Termasuk alasan pengangkatan jabatan dan parameter kompetensi yang digunakan.

“Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka birokrasi sektor maritim tidak boleh lagi dikelola seperti ruang pensiun bagi aparat. Negara butuh professional. Bukan sekadar loyalis,” papar Ilyas.