finnews.id – Militer Amerika Serikat (AS) dan China akan menggelar perundingan keamanan maritim yang terbuka dan konstruktif, ungkap Angkatan Laut China pada Sabtu, 22 November 2025. Kedua negara adidaya tersebut secara bertahap memulihkan komunikasi militer-ke-militer setelah berbulan-bulan dilanda ketegangan perdagangan.
Pertemuan tingkat kerja berlangsung pada 18-20 November di Hawaii, menurut sebuah unggahan di akun media sosial resmi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China.
Sebelumnya, para pejabat militer AS dan China telah menggelar perundingan pada bulan April – pertemuan tingkat kerja pertama mengenai isu-isu militer sejak awal masa jabatan kedua Presiden AS Donald Trump. Perundingan yang diadakan dua kali setahun ini dikenal sebagai kelompok kerja perjanjian konsultasi maritim militer (MMCA).
“Kedua belah pihak telah melakukan pertukaran pendapat yang terbuka dan konstruktif, terutama bertukar pandangan tentang situasi keamanan maritim dan udara saat ini antara Tiongkok dan AS,” kata Angkatan Laut Tiongkok dalam pernyataan yang dipublikasikan.
Tiongkok juga mengkritik operasi kebebasan navigasi AS dalam pernyataan tersebut. Latihan-latihan ini sering dilakukan di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, perairan internasional yang diklaim kedaulatannya oleh Cina.
“Cina dengan tegas menentang segala pelanggaran dan provokasi,” kata Angkatan Laut Cina dalam pernyataannya, merujuk pada transit maritim dan penerbangan yang dilakukan oleh pasukan AS.
Kedua belah pihak juga membahas “kasus-kasus umum pertemuan angkatan laut dan udara antara kedua militer untuk membantu angkatan laut dan udara garis depan China dan AS berinteraksi secara lebih profesional dan aman,” lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyuarakan kekhawatiran tentang aktivitas China di Laut China Selatan dan di sekitar Taiwan dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Cina Dong Jun bulan lalu.
China terus meningkatkan pengerahan pasukan udara, angkatan laut, dan penjaga pantai di sekitar Taiwan yang diperintah secara demokratis, yang diklaimnya sebagai wilayahnya sendiri. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China atas pulau tersebut.
