MAU POLISI JADI SEPERTI APA? Kirimkan Usulanmu ke Nomor WA & Email Ini

Finnews.id – Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka saluran komunikasi khusus untuk menyerap aspirasi. Masyarakat dapat menyampaikan masukan, laporan, hingga usulan solusi untuk membenahi institusi Polri melalui email dan WhatsApp (WA) .

Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengumumkan pihaknya telah menyiapkan saluran hotline sekretariat guna mempermudah partisipasi publik.

Langkah ini diambil untuk menampung aspirasi seluas-luasnya dari seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan, silakan kirim melalui WA atau e-mail,” ujar Jimly di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025.

Jimly menegaskan tidak ada pembatasan terhadap jenis aspirasi yang dapat disampaikan.

Masyarakat dipersilakan mengirimkan dokumen tertulis. Baik melalui email maupun fitur dokumen pada WhatsApp.

“Jadi, selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan masukan ya, dan karena di HP kami itu banyak sekali masukan. Nah, jadi kami bikin WA sendiri. WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis,” jelasnya.

Kontak Resmi & Proses Selanjutnya

Saluran resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan Komisi Reformasi Polri:

• Nomor WhatsApp (WA): 0813-1797-771
• Alamat Email: [email protected]

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyebut pembentukan komisi ini sebagai “keputusan emas” dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan langka ini dengan sebaik-baiknya.

“Sayang sekali kalau kita lewatkan ini. Kesempatan ini jarang, mungkin sulit untuk datang dua kali. Nah oleh karena itu, kami membuka diri kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk dapat berkontribusi positif di dalam membangun tujuan reformasi ini,” pungkas Otto.

Dia menekankan masyarakat tidak hanya diajak menyampaikan masalah. Tetapi juga diharapkan dapat memberikan usulan solusi yang konkret.

“Jadi kalau umpamanya dikatakan ‘oh untuk kenaikan pangkat di Polri itu adalah sulit begini begini begini’, kalau boleh diiringi dengan solusinya seperti ini. Paling tidak kami bisa mengetahui solusinya itu versi masyarakat,” tutur Otto.

Seluruh masukan yang masuk akan melalui proses verifikasi dan pendataan sebelum akhirnya dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang akan diserahkan langsung kepada Presiden.