BOROK UNDER INVOICING IMPOR DIBONGKAR! Purbaya: Dia Pikir SAYA BODOH

Finnews.id – Ancaman keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan pemerintah tidak lagi mentolerir praktik under invoicing impor —manipulasi nilai barang impor agar bea masuk menjadi lebih rendah. Satu perusahaan besar yang selama ini “dikenal luas dalam dunia persilatan impor” sudah masuk radar penindakan.

“Ke depan, ke perusahaannya kita kasih tahu. Saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul, apa yang ada, dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impor ekspor,” tegas Purbaya saat media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip pada Senin, 17 November 2025.

Meskipun telah menemukan satu praktik janggal di dalam satu kontainer saat sidak itu, Purbaya mengaku belum begitu puas .

Karena baru tahu barang-barang impor ilegal lebih banyak tiba di pelabuhan pada malam hari. “Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramainya. Semarang juga malam-malam. Kita datang siang, kita salah ya? Tapi siang datang saja sudah dapat satu (kontainer) tuh,” ujar Purbaya.

“Katanya mereka salah perhitungan, mereka kasih yang sudah rapi, satu jenis barang supaya kalau dihitung jumlahnya pas. Tapi mereka enggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pinter sedikit lah,” imbuhnya.

Perusahaan Besar Siap-Siap Terima Akibatnya

Purbaya juga menyebut, terduga pelaku under invoicing impor merupakan perusahaan besar yang mudah dideteksi.

“Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan,” katanya.

“Saya cabut izin impornya kalau masih bermain-main. Ini bukan peringatan lagi, ini tindakan,” bebernya.

Menurutnya, reformasi ini adalah langkah awal untuk membersihkan sektor impor dari praktik ilegal yang sudah bertahun-tahun merugikan negara.

Temuan paling mengejutkan terjadi saat Purbaya melakukan inspeksi mendadak di KPPBCTMP Tanjung Perak, Surabaya. Dalam pemeriksaan kontainer, ia menjumpai barang berkualitas tinggi yang dalam dokumen tercatat hanya bernilai ratusan ribu rupiah, padahal harga jualnya di pasar digital mencapai puluhan juta.

“Nilainya dicantumkan sekitar Rp 100 ribuan, padahal kualitasnya tidak mungkin semurah itu. Di pasaran dijual Rp 35 juta sampai Rp 50 juta,” ungkap Purbaya.

Setelah dilakukan penilaian ulang, nilai barang seharusnya minimal Rp 500 ribu. Satu kontainer saja menghasilkan tambahan pajak Rp 220 juta.

Meski tidak mengungkapkan identitas perusahaan yang masuk daftar hitam, Purbaya memastikan bahwa reformasi pengawasan akan terus digelar secara berlapis, termasuk audit mendalam terhadap seluruh alur impor.

Ia menekankan bahwa praktik under invoicing impor adalah bentuk kecurangan yang merusak persaingan usaha dan merugikan negara ratusan miliar per tahun.

“Ini harus dihentikan total. Kita akan terapkan penindakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.