Sementara itu, Arsul Sani memilih tidak menanggapi secara panjang lebar. Dia menyebut sebagai hakim, dirinya terikat pada aturan etik yang membatasi dirinya tidak berdebat di ruang publik.
“Saya tidak boleh berpolemik. Soal ini juga sedang ditangani Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK),” jelas Arsul.
Dia menyerahkan seluruh proses kepada MKMK dan pihak berwenang.
Laporan ini menambah daftar panjang isu mengenai integritas pejabat publik dalam beberapa tahun terakhir.
Publik kini menanti tindak lanjut dari Bareskrim dan MKMK untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar kuat atau hanya berujung pada klarifikasi administratif.
Perjalanan kasus ini akan menentukan bagaimana standar etik dan akademik diberlakukan bagi pejabat tinggi negara. Khususnya mereka yang bertugas menjaga konstitusi.
- Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi
- Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi Arsul Sani
- Arsul Sani
- Arsul Sani dilaporkan ke Bareskrim Polri
- Arsul Sani ijazah palsu
- Arsul Sani ijazah polandia
- dugaan ijazah palsu Arsul Sani
- dugaan pemalsuan ijazah pejabat publik Indonesia
- Hakim MK Arsul Sani
- Hakim MK Arsul Sani Ijazah Palsu
- Hakim MK Arsul Sani ke Bareskrim Terkait Dugaan Ijazah Doktor Palsu
- Headline
- Ijazah Doktor Arsul Sani
- Ijazah Doktor Arsul Sani Palsu
- Ijazah Doktor Hakim MK Arsul Sani Palsu
- Ijazah Doktor Palsu Arsul Sani
- Kampus Polandia Arsul Sani
- kasus integritas hakim Mahkamah Konstitusi
- laporan ijazah doktor palsu Hakim MK
- pengaduan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi
- penyelidikan kampus Polandia terkait ijazah S3
- Tempat Kuliah Arsul Sani