Gelar Pahlawan Soeharto: Kontroversi atau Pengakuan Sejarah?

Setelah disaring dan diverifikasi, berkas dikirim ke TP2GP di Kemensos untuk dilakukan kajian akademis, seminar publik, dan telaah historis.

Usai melalui proses panjang, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) akan menilai kelayakan setiap tokoh.

Jika memenuhi kriteria — seperti jasa luar biasa terhadap bangsa, tidak tercela secara moral, dan diakui masyarakat luas — maka nama tersebut dapat diajukan kepada Presiden RI untuk disahkan secara resmi.

Soeharto, Warisan Panjang dan Kontroversi

Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan tanpa perdebatan.
Sebagai pemimpin selama lebih dari tiga dekade, Soeharto dikenal berperan besar dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Namun juga dikritik atas pelanggaran HAM dan praktik korupsi di masa pemerintahannya.

Bagi sebagian masyarakat, Soeharto tetap dikenang sebagai Bapak Pembangunan. Sementara bagi yang lain, masa pemerintahannya menyisakan catatan kelam dalam demokrasi Indonesia.
Namun demikian, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Dewan Gelar dan Presiden RI.

Usulan ini memicu berbagai tanggapan dari publik, baik di media sosial maupun kalangan akademisi.

Banyak yang menilai pengusulan Soeharto perlu dilihat secara utuh. Termasuk kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan kedaulatan pangan, yang masih dirasakan hingga kini.

Titiek memilih untuk tidak terlalu jauh berkomentar soal perdebatan tersebut.

“Bagi kami, apa pun keputusan negara, kami terima dengan lapang dada. Yang penting niatnya untuk menghormati jasa beliau sebagai bagian dari sejarah bangsa,” pungkasnya.