Gelar Pahlawan Soeharto: Kontroversi atau Pengakuan Sejarah?

Finnews.id – Putri Presiden ke-2 Republik Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, angkat bicara menanggapi kabar Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memproses usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas inisiatif tersebut. “Alhamdulillah, terima kasih banyak jika usulan ini bisa benar-benar terealisasi,” ujar Titiek usai kegiatan pelepasliaran tukik di Pantai Saba, Gianyar, Bali, Senin, 27 Oktober 2025.

Titiek, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, menilai keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan lembaga terkait.

Namun, ia berharap proses penilaian berjalan objektif dan hasilnya menjadi yang terbaik bagi bangsa. “Harapan saya, tentu yang terbaik. Bagi keluarga dan terutama bagi Indonesia,” ucapnya.

Menurut Titiek, keluarga besar Cendana menyerahkan sepenuhnya kepada negara untuk menilai jasa dan kontribusi Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Proses Pengusulan Resmi oleh Kemensos

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) resmi mengusulkan nama Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Usulan ini diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Republik Indonesia, Fadli Zon, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Dalam berkas resmi itu, terdapat 40 tokoh nasional yang diajukan untuk dinilai. Nama Soeharto tercantum bersama sejumlah tokoh besar lain. Seperti Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan Marsinah.

Selain Soeharto, beberapa tokoh agama dan daerah juga masuk dalam daftar usulan penerima gelar kehormatan tahun ini. Di antaranya:

• Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, ulama kharismatik yang menjadi guru para pendiri NU.
• KH. Bisri Syansuri dan KH. Muhammad Yusuf Hasyim, dua tokoh Nahdlatul Ulama yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan.
• Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, mantan Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI.
• Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan julukan “Bang Ali”, karena kiprahnya membangun ibu kota di era 1970-an.

Penilaian Gelar Pahlawan Nasional

Proses pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak dilakukan sembarangan.
Usulan awal berasal dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat provinsi.