Anak SD & SMP Main Judi Online, Ini Faktanya

Menurutnya, anak tersebut bisa bermain judi dan pinjol selama berminggu-minggu. Tanpa terdeteksi atau intervensi dari pihak keluarga dan sekolah. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan peran bimbingan konseling di sekolah.

“Sistem pendidikan seharusnya punya radar untuk mendeteksi siswa bermasalah non-akademik, seperti kecanduan game, pinjol, dan judi daring,” jelas Ubaid.

Ia menilai regulasi digital pemerintah masih lemah. Selain masalah hukum dan ekonomi, stigma sosial menjadi beban berat bagi korban judi daring.

Banyak pelajar yang tak berani kembali ke sekolah karena malu. Sementara lingkungan sekolah tidak menyediakan ruang aman untuk rehabilitasi moral.

“Anak yang terjebak judol dan pinjol butuh pendampingan. Bukan hukuman. Kalau sekolah tidak bisa jadi tempat aman, mereka semakin terpuruk,” urainya.

Ia menilai perlu adanya standar nasional untuk pendidikan anti-judi dan anti-pinjol di sekolah. Tujuannya, agar pelajar memahami risiko hukum dan ekonomi sejak dini.

“Sekolah, orang tua, dan negara harus bersatu melindungi anak-anak,” tutupnya.

Bentuk Desk Pemberantasan Judi Online

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Kejaksaan Agung bersama Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta sejumlah lembaga pemerintah, membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring Nasional.

Desk ini bertugas meningkatkan literasi digital masyarakat. Menutup ribuan situs ilegal. Juga menindak pelaku distribusi keuangan judi daring.

Namun, tantangan terbesar tetap pada penyadaran publik. Terutama di kalangan muda.

Fenomena judi online yang kini menyasar anak-anak SD & SMP adalah alarm keras bagi pemerintah. Kejagung memastikan menindak jaringan pelaku dan memperluas edukasi publik.

“Kita harus berhenti memandang judi online sebagai hiburan. Ini ancaman ekonomi dan moral bangsa,” tutup Asep.