Ketujuh, deregulasi perizinan usaha melalui penyederhanaan OSS berbasis RDTR di 50 daerah pada 2025 dan diperluas ke 300 daerah pada 2026.
Kedelapan, program perkotaan berupa pilot project di Jakarta. Fokusnya meningkatkan kualitas pemukiman sekaligus mendukung ekosistem ekonomi digital dan gig economy.
Program Lanjutan Tahun 2026
Pemerintah menyiapkan empat program lanjutan untuk menjaga kesinambungan kebijakan di tahun 2026. Pertama, perpanjangan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029. Kedua, insentif PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata. Ketiga, perluasan insentif serupa bagi industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Keempat, diskon JKK dan JKM diperluas ke kelompok pekerja lain seperti petani, nelayan, pedagang kecil, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Targetnya hampir 10 juta orang penerima manfaat.
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja
Salah satu prioritas utama paket ekonomi ini adalah penciptaan lapangan kerja baru dalam skala besar. Pemerintah menargetkan jutaan pekerjaan melalui lima program khusus:
- Koperasi Desa Merah Putih, yang mendorong terbentuknya 80 ribu usaha baru dan menyerap 681 ribu tenaga kerja.
- Kampung Nelayan Merah Putih, dikembangkan di 100 desa dengan target 8.645 tenaga kerja. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi membuka 200 ribu lapangan kerja.
- Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20 ribu hektare yang mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja.
- Modernisasi kapal nelayan dengan pengadaan 1.000 kapal baru. Program ini diproyeksikan membuka 200 ribu lapangan kerja.
- Perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare yang berpotensi menciptakan hingga 1,6 juta pekerjaan baru.
Fokus pada Pertumbuhan dan Lapangan Kerja
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket ekonomi ini bukan sekadar rangkaian program biasa, melainkan strategi komprehensif untuk menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
