Pangan Murah, Rakyat Sejahtera Adil Makmur

Di Jawa Barat misalnya. GPM berhasil menekan harga beras hingga 15% di beberapa pasar. Terutama saat terjadi lonjakan harga global. Ibu-ibu rumah tangga tidak lagi khawatir dengan membengkaknya anggaran belanja dapur. Mereka bisa mengalokasikan sisa uang untuk kebutuhan lain atau menabung.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang seringkali menghadapi tantangan logistik dan harga yang tinggi, GPM membawa komoditas strategis. Seperti minyak goreng dan gula dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Di Sulawesi Selatan, GPM tidak hanya membantu konsumen. Tetapi juga petani. Pemerintah melalui BULOG menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak, kemudian mendistribusikannya kembali ke masyarakat.

Bahkan di Papua, yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur, GPM tetap berupaya hadir.

Dengan dukungan transportasi khusus, pangan murah dapat menjangkau masyarakat adat di pegunungan maupun pesisir.

Upaya Mewujudkan Keadilan

Program ini cukup menjanjikan bagi Masyarakat. Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, GPM bisa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudukan keadilan. Terutama kebutuhan pangan.

“Jadi, ini adalah kegiatan dalam hal kebutuhan masyarakat. Karena selama ini pangan ini lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu,” ujar Trubus kepada Disway, pada Jumat, 5 September 2025.

Dengan adanya gerakan pangan murah itu, lanjut Trubus, otomatis rakyat bisa lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tak perlu lagi membeli dengan harga yang mahal.

“Karena itu kan distribusinya dipotong itu mas, jadi tidak melalui tengkulak lah,” jelas Pengamat asal Universitas Trisakti tersebut.

Dia mendukung penuh program pemerintah itu. Ada secercah harapan dilorong gelap. Trubus menyarankan, agar kebijakan pinlik ini harus keberlanjutan. Jangan hanya jangka pendek 1 atau 2 bulan ke depan.

“Tapi kemudian kalau bisa ini berjangka panjang sampai paling tidak 5 tahun. Ya puncaknya swasembada pangan,” ungkapnya.

Namun, kata Trubus, pemerintah harus memastikan bahwa persoalan di tingkat nasional maupun global.