Skandal Chromebook Rp9,9 Triliun: Jejak Korupsi Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem

Potensi Pelanggaran Dana BOS dan DAK

Indikasi korupsi juga terlihat pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan DAK. Dana ini seharusnya fleksibel, namun diarahkan untuk pembelian Chromebook dengan harga yang diduga sudah “dipatok.” “Padahal dana itu harusnya untuk rehabilitasi sekolah atau tunjangan guru,” kata Almas.

Anggaran Jumbo, Manfaat Nihil

Nadiem Makarim mengklaim 1,1 juta unit Chromebook, modem, dan proyektor sudah didistribusikan ke lebih dari 77 ribu sekolah. Namun, banyak sekolah 3T melaporkan laptop tidak bisa digunakan karena internet tak tersedia. “Proyek Rp9,9 triliun, tapi hasilnya nihil. Ini ironi,” tutur Almas.

Parlemen Bersuara

Kasus ini juga mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. “Entah mantan menteri atau vendor-vendor. Kalau ada indikasi korupsi, Kejagung harus tegak lurus,” katanya kepada Tempo.

Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tetap murni. “Kita tak mau kasus ini dipakai untuk menargetkan orang tertentu,” pungkasnya.

Skandal Chromebook Jadi Ujian Integritas

Pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mengatakan skandal Chromebook adalah ujian bagi Kejagung. “Kalau Kejagung mau membongkar, harus mulai dari atas, dari level menteri. Bukan hanya bawahannya,” ujarnya.

Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, menilai Google pun harus transparan. “Kejagung tengah mencari bukti transaksi antara Google dan Kemendikbud. Targetnya menemukan siapa aktor intelektualnya,” kata Fickar.

Hingga kini, Kejaksaan Agung terus mendalami peran setiap pihak. Termasuk kemungkinan gratifikasi atau suap demi meloloskan proyek ini. “Indikasi adanya persekongkolan jahat semakin terlihat,” tegas Harli Siregar.

Skandal Chromebook menjadi ujian besar bagi integritas penegak hukum. Publik menanti siapa yang bakal terseret ke meja hijau. Dan yang terpenting: bagaimana agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan dikuras segelintir pihak di balik proyek digitalisasi pendidikan. (*)

Pewarta: Fajar Ilman, Ayu Novita, Hasyim Ashari, Candra Aditya Pratama