Akses Pertambangan UMKM Kian Terbuka, Apa Artinya bagi Pelaku Usaha Kecil?
finnews.id – Akses pertambangan UMKM kini menjadi sorotan usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang besar bagi sektor ini. Langkah ini dinilai sebagai angin segar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini hanya jadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kebijakan ini pun mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Menurutnya, langkah Bahlil adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
“UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (8/6/2025).
Koreksi atas Dominasi Korporasi dan Asing
Selama ini, sektor pertambangan nasional lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar, bahkan kepentingan asing. Sarmuji menyebut, kebijakan sebelumnya kerap membuka ruang bagi korporasi dan menyingkirkan pelaku lokal dari pusat ekonomi tambang.
Dengan keterlibatan UMKM, kebijakan baru ini dianggap sebagai koreksi atas kesenjangan yang terjadi. Sarmuji menegaskan, ini langkah penting agar pelaku UMKM tidak lagi sekadar jadi penonton di negeri sendiri.
“Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” tegasnya.
UMKM Dilibatkan, Izin Tambang Terbengkalai Dicabut
Bahlil tak hanya membuka akses pertambangan UMKM. Ia juga mencabut sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini ditelantarkan perusahaan besar. Rencananya, izin-izin tersebut akan dialihkan ke UMKM, khususnya pelaku usaha dari daerah setempat.
Kebijakan ini memberi harapan baru bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh bersama memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan. Menurut Sarmuji, langkah ini memperkuat posisi UMKM sebagai pilar ekonomi daerah sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan.
Bukan Sekadar Kebijakan, Tapi Terobosan yang Dinanti Rakyat
Kebijakan Menteri Bahlil dinilai sebagai terobosan yang selama ini dirindukan masyarakat. Pemerintah dianggap hadir bukan hanya untuk korporasi besar, tapi juga untuk rakyat kecil.
“Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji.
Sarmuji pun menegaskan bahwa Golkar siap mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan memastikan tata kelola sektor tambang makin adil dan inklusif.
