Oleh: Sigit Nugroho
Redaktur fin.co.id
Di tengah upaya besar pemerintah untuk menghemat anggaran demi mengatasi defisit keuangan, muncul sebuah kebijakan yang terasa janggal: pelaksanaan retreat atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih. Kebijakan ini menjadi sorotan, karena kontradiktif dengan penghematan anggaran yang tengah dilakukan, terutama yang menyangkut sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan transportasi. Bagaimana bisa pemerintah memangkas habis anggaran perjalanan dinas, tetapi di sisi lain, merencanakan kegiatan retreat besar-besaran bagi para kepala daerah terpilih dengan biaya yang kemungkinan besar akan membebani APBN?
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menanggapi perdebatan ini dengan menyatakan bahwa retreat tersebut sangat penting untuk menyatukan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Pilkada serentak 2024, tentu menyatukan pandangan antara para kepala daerah terpilih dengan pemerintahan pusat memang penting. Namun, perlu dipertanyakan apakah ini prioritas yang tepat di tengah krisis anggaran yang mengancam kelangsungan berbagai program pembangunan yang lebih mendasar, seperti infrastruktur dan transportasi umum.
Pemangkasan anggaran tahun 2025 yang diputuskan oleh pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah, mencakup pengurangan anggaran untuk berbagai sektor yang sangat krusial bagi masyarakat. Salah satunya adalah sektor transportasi, di mana subsidi transportasi untuk angkutan umum yang sangat vital bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil harus dihilangkan. Tak hanya itu, anggaran untuk pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur dasar, dan program peningkatan kesejahteraan sosial juga mengalami pengurangan yang signifikan.
Efisiensi yang Mengorbankan Kebutuhan Dasar
Pemerintah beralasan bahwa efisiensi anggaran penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan mengurangi beban utang. Namun, pada saat yang bersamaan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti infrastruktur yang layak dan transportasi yang terjangkau, justru dikurangi drastis. Misalnya, anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dipotong habis-habisan, padahal infrastruktur jalan yang mantap adalah kunci untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Ketika akses transportasi sulit dan jalan rusak, dampaknya langsung dirasakan oleh perekonomian daerah, menghambat kemajuan, dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
Tinggalkan Balasan