finnews.id – Pemerintah Thailand mengambil langkah besar dengan menyetujui paket pinjaman darurat senilai US$12,2 miliar. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi dampak ekonomi global yang timbul akibat perang di Timur Tengah.
Pada Selasa, 5 Mei 2026, Kabinet Thailand meresmikan rencana pinjaman salah satu yang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Dana segar sebesar 400 miliar baht ini akan mengalir mulai Juni hingga September mendatang.
Pemerintah merasa perlu melakukan intervensi ini karena inflasi yang terus merangkak naik dan pertumbuhan ekonomi yang kian melambat.
Fokus Bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah akan menyalurkan dana tersebut melalui skema “Thailand Membantu Thailand”. Program ini menargetkan lebih dari 20 juta warga berpenghasilan rendah untuk meringankan beban biaya hidup yang semakin mencekik. Selain itu, Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga akan menyasar sektor energi.
“Dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung energi alternatif,” kata Ekniti Nitithanprapas dalam konferensi pers setelah rapat kabinet.
Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat perang antara AS-Israel melawan Iran sejak Februari lalu telah mengacaukan harga energi dunia. Lonjakan harga minyak, gas, hingga biaya pengiriman barang konsumsi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas domestik Thailand.
Menjaga Pertumbuhan PDB dan Stabilitas Nasional
Kementerian Keuangan pekan lalu terpaksa memangkas perkiraan pertumbuhan PDB Thailand menjadi 1,6 persen, turun drastis dari angka 2,4 persen pada tahun lalu. Inflasi inti pun diprediksi melonjak ke angka 3,0 persen tahun ini. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa pinjaman ini adalah solusi darurat untuk menjaga martabat ekonomi negara.
“Kita akan melewati krisis ini bersama-sama,” katanya kepada wartawan.
Beliau juga menyebut pinjaman tersebut sebagai “alat untuk memajukan negara dan mencegah pelemahan ekonomi”.
Kondisi Utang Publik Thailand Tetap Terkendali
Meskipun nilai pinjamannya sangat fantastis, posisi utang publik Thailand diklaim masih dalam batas aman. Per Maret, rasio utang berada di angka 66,38 persen dari PDB. Angka ini masih berada di bawah batas legal pemerintah sebesar 70 persen.
Ekniti Nitithanprapas memastikan bahwa suntikan dana baru ini tidak akan membuat negara melampaui batas aman tersebut.
Meskipun pinjaman ini termasuk yang tertinggi dalam sejarah modern Thailand, nilainya masih berada di bawah rekor saat krisis keuangan Asia 1997 dan masa pandemi COVID-19 lalu.
Pemerintah berharap langkah berani ini mampu menjadi bantalan yang kuat bagi ekonomi warga di tengah ketidakpastian global.
