finnews.id – Pewaris Djarum Victor Rachmat Hartono Dicekal Keluar Negeri – Terkait Dugaan Korupsi Pajak Periode 2016-2020
Pada 20 November 2025, kejutan datang dari dunia bisnis Indonesia ketika kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan pencegahan bepergian ke luar negeri bagi lima orang terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pengurangan pembayaran pajak perusahaan pada periode 2016–2020. Salah satu nama yang mencuri perhatian publik adalah Victor Rachmat Hartono, direktur utama PT Djarum sekaligus putra sulung taipan grup Djarum, Robert Budi Hartono – salah satu pewaris utama imperium bisnis keluarga yang menjadikan Hartono sebagai salah satu keluarga terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes.
Keterangan Resmi dari Pihak Berwenang
Pencegahan keluar negeri berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 (selama enam bulan), berdasarkan surat permintaan resmi Kejagung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Selain Victor, yang juga dicekal antara lain mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugia Steadi, Kepala KPP Madya Dua Semarang Bernadette Ningdijah Prananingrum, konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo, dan pemeriksa pajak muda Karl Layman.
Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik pengurangan pembayaran pajak secara tidak sah yang diduga melibatkan oknum pegawai pajak. Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menegaskan bahwa pencegahan dilakukan dengan alasan “korupsi” sesuai permintaan dari Kejaksaan Agung.
Profil Victor Rachmat Hartono
Lahir pada 11 Februari 1972, Victor merupakan generasi ke-9 keluarga Hartono dengan latar pendidikan mentereng. Ia menempuh studi di Santa Barbara City College (1989–1991), melanjutkan di Fakultas Teknik Mesin University of California – San Diego (1991–1994), dan meraih gelar Master of Business Administration dari Northwestern University (1996–1998).
Sebagai sosok sentral dalam transformasi bisnis keluarga, Victor memimpin diversifikasi usaha Djarum ke berbagai sektor, termasuk kepemilikan saham besar di Bank Central Asia (BCA) dan investasi di dunia teknologi melalui startup. Kariernya selama ini dikenal relatif bersih dari sorotan hukum, sehingga pencegahan keluar negeri ini langsung menjadi sorotan publik dan pelaku industri.
