finnews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memaksimalkan peran zakat sebagai kekuatan ekonomi daerah dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kalbar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional dan berkelanjutan.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai zakat memiliki daya ungkit besar dalam mengurangi kemiskinan jika dikelola secara tepat sasaran. Menurutnya, zakat tidak cukup hanya disalurkan sebagai bantuan sesaat, tetapi harus mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang bagi penerimanya.
“Ketika zakat dikelola dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi mampu mengubah kehidupan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Norsan di Pontianak, Senin (12/1).
Bukan Sekadar Bantuan
Pemprov Kalbar mendorong Baznas untuk mengalihkan fokus pengelolaan dana zakat dari pola konsumtif menuju program-program produktif. Skema pemberdayaan seperti modal usaha bagi pelaku UMKM, pembinaan ekonomi berbasis syariah, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama.
Pendekatan ini diyakini dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini sulit diatasi dengan bantuan jangka pendek.
Inovasi di Tubuh Baznas
Norsan juga menyoroti pentingnya kepemimpinan Baznas yang adaptif dan inovatif. Dominasi generasi muda dalam kepengurusan Baznas Kalbar dinilai sebagai modal penting untuk menghadirkan terobosan baru, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pendayagunaan zakat.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama agar masyarakat semakin yakin menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
Optimalisasi Zakat ASN
Di sisi penghimpunan, Pemprov Kalbar terus memperkuat penerapan pemotongan zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Muslim melalui sistem payroll. Program yang telah berjalan sejak pertengahan 2025 ini akan diperkuat dengan pengawasan dan koordinasi lintas OPD agar berjalan konsisten dan terintegrasi.
“Dana zakat ASN memiliki potensi besar. Jika dikelola secara sistematis, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Norsan.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, Baznas Kalbar juga didorong belajar dari praktik terbaik di luar negeri. Salah satu rujukan yang disoroti adalah Kuching, Sarawak, Malaysia, yang sukses mengembangkan dana zakat menjadi aset produktif bernilai ekonomi tinggi.
Model pengelolaan tersebut dinilai dapat menjadi inspirasi dalam membangun ekosistem zakat yang kuat dan berdaya saing di Kalimantan Barat.
Zakat, Pilar Pembangunan Sosial-Ekonomi
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Baznas, zakat diharapkan menjadi salah satu pilar utama pembangunan sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat. Sinergi ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat akar rumput.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Norsan.
