Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyampaikan permintaan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar menghentikan pernyataan yang berkaitan dengan kemungkinan pengambilalihan Greenland.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah kembali munculnya pernyataan dan simbol yang memicu perhatian publik internasional terkait status wilayah Greenland.
Menurut laporan BBC News, Frederiksen menilai bahwa pembahasan mengenai kebutuhan Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland tidak memiliki dasar yang masuk akal.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menganeksasi wilayah mana pun yang berada dalam Kerajaan Denmark.
Frederiksen juga menyampaikan bahwa pernyataan tersebut disampaikan secara langsung kepada pihak Amerika Serikat sebagai bentuk kejelasan posisi resmi pemerintah Denmark.
Latar Belakang Munculnya Isu Greenland
Isu Greenland kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah unggahan media sosial yang menampilkan peta Greenland dengan warna bendera Amerika Serikat disertai kata “SOON”.
Unggahan tersebut berasal dari Katie Miller, yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran pemerintahan Amerika Serikat. Media Inggris melaporkan bahwa unggahan ini memicu respons diplomatik dari Denmark, yang menilai pentingnya menjaga sensitivitas terhadap isu kedaulatan wilayah.
Presiden Trump sebelumnya beberapa kali mengemukakan pandangan bahwa Greenland memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat. Dalam berbagai pernyataan yang dikutip BBC News, Trump menyebut lokasi geografis Greenland di kawasan Arktik serta potensi kekayaan mineralnya sebagai faktor penting bagi kepentingan keamanan dan teknologi Amerika Serikat.
Trump juga pernah menyatakan bahwa penguasaan Greenland dapat mendukung kepentingan strategis jangka panjang negaranya.
Posisi Denmark dan Kerja Sama Keamanan
Menanggapi wacana tersebut, Frederiksen menegaskan bahwa Denmark, termasuk Greenland, merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.
Hal ini berarti Denmark dan Greenland berada di bawah jaminan keamanan kolektif aliansi tersebut. BBC News mencatat bahwa Denmark telah lama memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat yang memberikan akses militer AS ke Greenland.
Selain itu, pemerintah Denmark menyampaikan bahwa investasi keamanan di kawasan Arktik telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari komitmen Denmark untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota NATO.
Denmark juga menilai bahwa kerja sama pertahanan yang telah terjalin menunjukkan adanya hubungan strategis yang erat antara kedua negara.
Respons Diplomatik dan Sikap Greenland
Selain pernyataan dari perdana menteri, Duta Besar Denmark untuk Amerika Serikat juga menyampaikan respons diplomatik. Menurut BBC News, Denmark mengingatkan bahwa kedua negara merupakan sekutu lama dan menekankan pentingnya saling menghormati integritas teritorial serta hubungan bilateral yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
Greenland sendiri memiliki populasi sekitar 57.000 jiwa dan telah menikmati pemerintahan sendiri secara luas sejak 1979. Meski demikian, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di bawah kewenangan Denmark.
BBC News melaporkan bahwa meskipun sebagian besar warga Greenland mendukung kemerdekaan penuh dari Denmark dalam jangka panjang, berbagai jajak pendapat menunjukkan penolakan yang sangat kuat terhadap kemungkinan Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Kesimpulan
Pernyataan pemerintah Denmark terkait Greenland mencerminkan upaya menjaga kejelasan posisi kedaulatan sekaligus mempertahankan hubungan diplomatik yang stabil dengan Amerika Serikat. Isu ini menunjukkan bahwa wilayah strategis seperti Greenland memerlukan pendekatan diplomatik yang hati-hati, transparan, dan berbasis hukum internasional.
Dalam konteks tersebut, Denmark menegaskan komitmennya terhadap kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, sambil tetap menempatkan kehendak masyarakat Greenland dan prinsip kedaulatan sebagai dasar utama.
