finnews.id – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengumumkan langkah baru dalam upaya perdamaian yang bertujuan mengurangi konflik di wilayah timur negaranya. Rencana perdamaian terbaru ini mencakup pembentukan zona demiliterisasi di Donbas, yang akan menggantikan posisi pasukan Ukraina yang ditarik secara strategis.
Menurut Zelensky, rencana 20 poin yang disepakati bersama utusan Amerika Serikat menawarkan jaminan keamanan yang setara dengan keanggotaan NATO, sambil mempertahankan kedaulatan Ukraina. “Rencana ini memberikan dua opsi: melanjutkan perang, atau menetapkan zona ekonomi yang dapat dikontrol sepenuhnya oleh Ukraina,” ujar Zelensky dalam konferensi pers di Kyiv, mengutip laporan BBC.
Rencana tersebut muncul sebagai pembaruan dari dokumen sebelumnya yang lebih mengakomodasi tuntutan Rusia, dan kini memperjelas isu wilayah timur. Ukraina akan menempatkan pasukannya mundur secara bertahap antara lima hingga empat puluh kilometer di bagian Donetsk yang masih dikuasai, sementara Rusia diharuskan melakukan hal serupa. Setiap zona yang ditarik harus tetap dipantau oleh pasukan Ukraina dengan dukungan pengawasan internasional.
Selain itu, rencana ini mempertimbangkan pembentukan zona ekonomi bebas di Donbas dan sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, tetap berada di bawah administrasi Ukraina. Pemungutan suara publik (referendum) akan menentukan implementasi penuh rencana ini, termasuk legalitas zona ekonomi.
Zelensky menegaskan bahwa Ukraina akan memperoleh kekuatan militer hingga 800.000 personel dan perlindungan dari serangan asing, dengan jaminan respons koordinasi dari Amerika Serikat, NATO, dan sekutu Eropa jika terjadi agresi ulang. Dokumen ini juga membuka peluang bagi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan tanggal aksesi yang jelas, meski isu keanggotaan NATO tidak menjadi syarat dalam rencana terbaru.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang berlangsung di berbagai kota, mulai dari Berlin hingga Miami, di mana tim AS dan Rusia berdialog secara terpisah dengan pihak Ukraina dan sekutu Eropa. Zelensky percaya bahwa Rusia tidak bisa menolak rencana ini tanpa menghadapi tekanan politik dan sanksi dari komunitas internasional, termasuk kemungkinan dukungan militer tambahan dari Amerika Serikat.
Rencana perdamaian ini menekankan kedaulatan Ukraina, penarikan pasukan dari wilayah tertentu, pembentukan zona demiliterisasi dan ekonomi, serta mekanisme pengawasan internasional, sambil tetap menjaga hak Ukraina untuk mempertahankan pertahanan nasionalnya.
Referensi:
