BGN Laporkan Penurunan Kasus Insiden MBG kepada Presiden
Finnews.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah insiden dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menunjukkan tren penurunan yang signifikan setelah sempat mencapai puncaknya pada Oktober. BGN menargetkan tidak ada lagi insiden, termasuk keracunan makanan, yang dialami oleh siswa penerima manfaat pada tahun mendatang.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Desember 2025, Dadan merinci data kasus. Total insiden tercatat sebanyak 67 kasus pada September, kemudian melonjak menjadi 85 kasus pada Oktober.
Memasuki November, jumlah kejadian turun tajam menjadi 40 kasus. Sementara itu, hingga 15 hari pertama di bulan Desember, hanya tercatat empat insiden.
“Alhamdulillah, sudah jauh menurun. Kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian,” ujar Dadan optimis.
Sertifikasi Keamanan Pangan SPPG Melalui IDSurvey
Upaya BGN untuk meniadakan insiden serupa pada tahun 2026 difokuskan pada peningkatan jaminan kualitas dan keamanan pangan. Langkah strategis yang dilakukan adalah pelaksanaan sertifikasi keamanan pangan terhadap sekitar 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Proses sertifikasi ini dijalankan melalui kerja sama dengan IDSurvey sebagai lembaga yang berwenang. Melalui proses ini, Dadan menyebutkan bahwa SPPG akan diklasifikasikan ke dalam kategori Unggul, Sangat Baik, dan Baik.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG secara menyeluruh dan mencegah terulangnya insiden di masa mendatang.
“Mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian yang akan dialami untuk program MBG pada 2026,” tambah Dadan.
Ciptakan Lapangan Kerja dan Serapan Anggaran Capai 81 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Dadan turut melaporkan dampak positif program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja. Dapur umum program MBG telah membuka peluang pekerjaan bagi 741.985 orang.
Tercatat, sebanyak 17.555 dapur MBG telah beroperasi di 38 provinsi, melayani sekitar 50,39 juta pelajar.
