Menteri LH Inspeksi DAS Batang Toru Pascabanjir, 3 Perusahaan Tambang Ditutup Sementara

Finnews.id – Tiga perusahaan tambang dihentikan sementara menyusul inspeksi udara yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Langkah ini menjadi tindak lanjut pemerintah pascabanjir yang melanda wilayah tersebut, sekaligus menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor.

Hanif memfokuskan inspeksi pada daerah aliran Sungai Barang Toru dan Garoga. Tujuannya untuk memverifikasi penyebab bencana banjir bandang serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar perlindungan lingkungan.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” ujar Hanif dalam keterangan pers, Sabtu 6 Desember 2025.

Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tambang yang berada di kawasan strategis ini. Hanif menegaskan, DAS Batang Toru dan Garoga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang tidak bisa dikompromikan.

Menteri LH mengatakan, pihaknya telah memanggil ketiga perusahaan tersebut, untuk menjalani pemeriksaan pada 8 Desember 2025 di Jakarta.

Asal-usul Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera Mulai Diusut

Dari hasil pantauan udara menggunakan helikopter, Hanif menemukan adanya pembukaan lahan masif di sepanjang daerah aliran sungai. Aktivitas ini diyakini memperbesar tekanan terhadap sungai dan meningkatkan risiko erosi serta turunnya material kayu dalam jumlah besar.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit.  Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ujarnya.

Usai menutup tiga perusahaan tambang, Hanif menyampaikan langkah selanjutnya berupa evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di wilayah tersebut. Pemerintah juga menegaskan kemungkinan menempuh ranah pidana bila ditemukan pelanggaran yang memperparah bencan. Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap.