finnews.id – Sebuah kampanye internasional diluncurkan pada Senin, 1 Desember 2025 untuk menuntut pembebasan pemimpin Palestina yang dipenjara, Marwan Barghouti, yang telah ditahan Israel sejak tahun 2002.
Barghouti, 66 tahun, seorang pemimpin senior kelompok Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas, adalah salah satu tokoh paling terkemuka dalam politik Palestina.
Ia telah menjalani lima hukuman seumur hidup di penjara Israel sejak tahun 2002 atas tuduhan terkait Intifada Kedua, yang dimulai pada tahun 2000.
Muqbel Barghouti, saudara laki-laki pemimpin yang dipenjara tersebut, mengatakan kepada Anadolu bahwa kampanye tersebut diluncurkan kembali dengan berbagai acara serentak di London, Afrika Selatan, Prancis, Italia, negara-negara Arab, serta di kota kelahirannya, Kobar, di Tepi Barat yang diduduki.
“Kampanye ini merupakan bagian dari upaya yang berkelanjutan sejak penahanan Barghouti untuk mendesak pembebasannya,” ujarnya.
Berbagai acara digelar di London pada hari Sabtu dan Minggu sebagai bagian dari kampanye, termasuk demonstrasi dan pameran lukisan serta gambar yang menuntut pembebasan Barghouti.
Salah satu tempat pertemuan ini adalah Prancis, negara yang memberikan Barghouti “kewarganegaraan kehormatan” di lebih dari 50 kotamadyanya.
Sekelompok aktivis Inggris juga mengunjungi kota Kobar, barat laut Ramallah, pada hari Sabtu sebagai bagian dari kampanye pembebasan Barghouti.
Menurut kelompok urusan tahanan, Marwan Barghouti diserang oleh tentara Israel di penjara dan menderita beberapa patah tulang rusuk.
Barghouti, yang secara luas dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang mampu menyatukan semua kubu politik Palestina, dikeluarkan oleh Israel dari daftar tahanan Palestina yang dibebaskan berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang berlaku di Gaza pada 10 Oktober.
Kesepakatan itu menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.
Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.
