Trump Mulai Proses Penetapan Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Ancaman Baru bagi Hamas

Finnews.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan pejabatnya untuk memulai proses penetapan cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai organisasi teroris. Langkah ini diambil dengan alasan dugaan dukungan kelompok tersebut terhadap Hamas, kelompok Palestina yang berkonflik dengan Israel.

Trump mengeluarkan dekrit ini pada hari Senin 24 November 2025, ketika Washington meningkatkan tekanan terhadap lawan-lawan Israel di kawasan Timur Tengah.

Menurut dekrit tersebut, pemimpin Ikhwan di Yordania memberikan “dukungan material” kepada Hamas, sementara cabang di Lebanon, dikenal sebagai al-Jamaa al-Islamiya, diduga berpihak pada Hamas dan Hezbollah dalam konflik melawan Israel.

Selain itu, dekrit menuduh seorang pemimpin Ikhwan di Mesir menyerukan serangan terhadap mitra dan kepentingan AS selama konflik Israel di Gaza, meski keterangan spesifik dari Gedung Putih tidak dijelaskan. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin telah dilarang dan beroperasi secara underground.

Gedung Putih menyatakan, Presiden Trump menghadapi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin yang mendorong kampanye terorisme dan destabilisasi terhadap kepentingan serta sekutu AS di Timur Tengah.

Dekrit tersebut memerintahkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan AS untuk berkonsultasi dengan kepala intelijen dan menyusun laporan penetapan dalam 30 hari. Label formal “Foreign Terrorist Organisation” dapat diterapkan secara resmi pada cabang-cabang Ikhwan dalam 45 hari setelah laporan selesai.

Proses ini biasanya hanya formalitas, dan penetapan bisa dilakukan lebih cepat. Dekrit juga membuka kemungkinan pemblokiran cabang Ikhwan lainnya dan pengklasifikasian mereka sebagai “designated global terrorists”.

Jika penetapan dilakukan, pemberian dukungan material kepada kelompok ini menjadi ilegal. Anggota lama maupun saat ini juga dapat dilarang masuk ke AS, dan sanksi ekonomi dapat diberlakukan untuk memutus aliran pendapatan mereka.

Ikhwanul Muslimin, didirikan pada 1928 oleh cendekiawan Mesir Hassan al-Banna, memiliki cabang dan afiliasi di Timur Tengah berupa partai politik dan organisasi sosial. Di beberapa negara, partai-partai Ikhwan ikut serta dalam pemilu dan mengklaim mendukung partisipasi politik damai, meski kelompok ini dilarang di banyak negara.

Permintaan untuk memblokir Ikhwanul Muslimin sudah lama diajukan oleh aktivis sayap kanan di AS. Namun, kritikus menilai langkah ini dapat memperkuat otoritarianisme dan membatasi kebebasan politik di Timur Tengah. Beberapa khawatir, dekrit ini bisa digunakan untuk menargetkan aktivis Muslim Amerika yang dituduh memiliki hubungan dengan Ikhwan atau memberikan kontribusi kepada yayasan yang berafiliasi dengan mereka.

Nihad Awad, Direktur Eksekutif Council on American-Islamic Relations (CAIR), menegaskan, penetapan ini seharusnya tidak memengaruhi kelompok advokasi atau organisasi amal Muslim Amerika. “Organisasi Muslim di AS solid dan berbasis di sini. Organisasi bantuan mereka melayani jutaan orang di luar negeri. Saya berharap ini tidak akan mengganggu pekerjaan mereka,” kata Awad.

Sebelumnya, Gubernur Texas dari Partai Republik, Greg Abbott, menetapkan Muslim Brotherhood dan CAIR sebagai organisasi teroris asing dan organisasi kriminal transnasional, yang memicu gugatan dari CAIR.

Analis menilai perintah Trump lebih ditujukan untuk menarik simpati audiens domestik di AS. Rami Khouri, pakar di American University of Beirut, menyebut,

“Ini kebijakan luar negeri yang amatir, tapi menarik bagi kaum sayap kanan di AS dan Israel.”

Ia menambahkan, langkah ini muncul saat AS berupaya keras mencapai gencatan senjata di Gaza, yang sebagian besar diabaikan Israel dan sebagian besar dipatuhi Hamas.

Khouri menilai, “Langkah ini lebih ditujukan untuk tayangan televisi domestik dan donor Partai Republik, yang kini kehilangan dukungan akibat kebijakan mereka yang beragam tapi tidak efektif.”