OPERASI ZEBRA 2025 HUNTING SYSTEM: Begini Cara Polisi Kejar Pelanggar yang Hindari ETLE

Finnews.id – Polda Metro Jaya meningkatkan intensitas penegakan hukum dalam Operasi Zebra Jaya 2025 dengan menerapkan metode baru yang lebih agresif: Hunting System. Pola ini menjadi pelengkap teknologi ETLE yang selama ini telah berjalan.

Berbeda dengan razia konvensional yang menunggu pelanggar di satu titik, Hunting System adalah pola penindakan di mana petugas secara aktif melakukan patroli bergerak.

Mereka akan menyisir lokasi-lokasi rawan pelanggaran. Tterutama di jalan kecil dan titik blind spot yang tidak terjangkau kamera ETLE statis.

“Ini untuk diketahui, tidak lagi menggunakan pola razia stasioner tapi kita lebih menggunakan hunting system. Nanti akan banyak personel gabungan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, akan menyisir ruas-ruas jalan yang biasanya banyak sekali terjadi pelanggaran di luar dari 127 ruas jalan yang terpantau langsung oleh kamera E-TLE,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komaruddin.

Metode ini diterapkan selama operasi berlangsung, dari 17 hingga 30 November 2025. Tujuannya adalah untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pelanggar dengan menghindari jalur yang dipasangi kamera ETLE.

Tiga Pilar Penindakan

Operasi Zebra Jaya 2025 tidak hanya mengandalkan penindakan. Kepolisian menerapkan tiga pola pelaksanaan yang seimbang untuk menciptakan efek jera dan kesadaran masyarakat:

• 40% Tindakan Preventif: Penggelaran personel secara masif dan edukasi langsung kepada pengendara.
• 40% Tindakan Preemtif: Pengaturan dan pengawasan ketat di titik-titik rawan kecelakaan dan pelanggaran.
• 20% Penegakan Hukum: Pelaksanaan tilang, baik secara elektronik (ETLE) maupun langsung melalui Hunting System.

Sebanyak 2.939 personel gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mendukung keberhasilan tiga strategi ini di berbagai lokasi strategis.

Target Tekan Angka Kecelakaan

Penerapan Hunting System dan pola penindakan terpadu ini diharapkan dapat menciptakan efek deterren yang lebih kuat.

Dengan jangkauan yang lebih luas dan tak terduga, pelanggar diharapkan berpikir ulang sebelum melanggar aturan.