Revisi KUHAP Disahkan, Akhiri Era Aturan Hukum 44 Tahun
Finnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tingkat II ini terlaksana dalam Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026, yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 18 November 2025.
Pengesahan KUHAP yang lama telah berlaku sejak tahun 1981, sehingga disepakatinya revisi ini menjadi tonggak sejarah yang mengakhiri era aturan hukum acara pidana yang sudah berusia 44 tahun.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi para Wakil Ketua DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad. Sejumlah perwakilan dari pemerintah turut hadir, seperti Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej. Tercatat sebanyak 242 anggota Dewan hadir dalam rapat penting tersebut.
Pimpinan DPR meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RKUHAP. Seluruh anggota Dewan dari berbagai fraksi menyatakan setuju RKUHAP disahkan.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco, yang disambut serentak dengan jawaban “Setuju!” oleh anggota Dewan.
Fokus Utama: Fondasi Hukum yang Berkeadilan dan Partisipatif
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan bahwa penyusunan RKUHAP dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi hukum, lembaga penegak hukum, organisasi profesi, hingga kelompok masyarakat sipil dan kelompok rentan. Hal ini bertujuan agar KUHAP yang baru dapat menjadi fondasi hukum yang berkeadilan.
KUHAP lama yang menjadi acuan utama sistem peradilan pidana nasional selama ini dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan zaman dan prinsip-prinsip HAM.
