finnews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada 5.000 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan angka tersebut justru berasal dari internal lembaganya sendiri.
Data 5.000 Titik SPPG Bukan Fiktif
Dadan menjelaskan, sebuah SPPG baru bisa disebut fiktif jika telah menerima dana namun tidak melaksanakan kegiatan MBG. Dalam hal ini, 5.000 titik yang dimaksud belum mendapatkan anggaran sehingga tidak bisa digolongkan fiktif.
“Kami terbuka dengan data, bahkan yang menyampaikan angka 5.000 titik itu adalah BGN sendiri. Namun titik tersebut belum menerima anggaran, jadi tidak bisa disebut fiktif,” tegasnya, Senin 22 September 2025.
Kebijakan Roll Back untuk Titik Tidak Aktif
Dadan menambahkan, 5.000 titik tersebut terkena kebijakan roll back atau reset karena tidak menindaklanjuti pembangunan dapur dalam waktu 20 hari. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan bagi pihak lain, termasuk masyarakat maupun yayasan, untuk ikut berpartisipasi.
“Kebijakan ini membuka peluang kembali kepada masyarakat atau yayasan yang ingin terlibat dalam program MBG,” ujarnya.
Tanggapan DPR soal Dugaan Titik Fiktif
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti dugaan adanya ribuan dapur fiktif dalam program MBG. Ia meminta BGN memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan lapangan, terutama setelah muncul laporan adanya praktik penjualan lokasi titik dapur oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Seperti yang saya laporkan sebelumnya, ada oknum yang menjual titik dapur. Dan terbukti, kebijakan roll back menemukan sekitar 5.000 titik bermasalah,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat 19 September 2025.
Sorotan Lain: Insiden Keracunan
Nuruhadi juga mengkritik lemahnya sistem pengawasan, termasuk masih terjadinya insiden keracunan di sejumlah wilayah. Ia menegaskan pentingnya Kepala BGN turun langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan formal.
“Tidak hanya sekadar laporan ABS—Asal Bapak Senang. Kepala BGN harus sidak langsung, bahkan secara rahasia, ke dapur-dapur MBG,” ucapnya.
Evaluasi Sistem Program MBG
Menurut Nurhadi, meski tenaga ahli gizi dan Kepala SPPI sudah dibekali pelatihan di Universitas Pertahanan, kasus keracunan tetap terjadi. Hal ini menjadi catatan penting agar pengawasan program MBG lebih diperketat dan efektif. (Fajar Ilman)
