finnews.id – Partai Demokrat menanggapi statemen kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tentang ‘matahari kembar’.
Matahari kembar yang dimaksud adalah Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Mardani menyatakan hal tersebut setelah beberapa menteri Kabinet Merah Putih bertemu dengan Jokowi di Solo.
Menanggapi hal itu, juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tidak ada yang salah bila menteri-menteri menemui Jokowi. Apalagi jika itu dalam rangka mendapatkan masukan demi memperkuat kebijakan pemerintah saat ini.
“Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya,” katanya kepada wartawan, Minggu 13 April 2025.
Herzaky juga menambahkan bahwa Prabowo terbuka terhadap masukan dari tokoh-tokoh bangsa yang telah berpengalaman di pemerintahan.
“Tapi kan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan kepada kita-kita secara terbuka, kepada para menterinya juga
“Rugi banget nih, ada Pak Jokowi 10 tahun pengalaman di pemerintahan, ada Pak SBY 10 tahun pengalaman di pemerintahan, kalau kemudian tidak kita manfaatkan ilmu-ilmu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang beliau miliki,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pertemuan para menteri dengan Jokowi atau bahkan dengan SBY adalah hal yang biasa.
“Kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang suka datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu,” ungkapnya.
Menurutnya, pertemuan itu tetap dalam pengetahuan Presiden Prabowo dan dilakukan demi efektivitas tugas sebagai menteri.
“Nah itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga, agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan,” tegasnya.
Herzaky pun mengajak publik untuk tidak memandang silaturahmi politik sebagai hal negatif.
“Janganlah kemudian silaturahmi misalnya ya, tadi kemudian diartikan lalu sebuah hal yang negatif. Bangsa ini besar ya hari ini dan dibangun atas dasar fondasi silaturahmi dan gotong royong,” pungkasnya.
Ia mengapresiasi langkah Prabowo yang merangkul berbagai kekuatan politik.
