finnews.id – Koalisi Masyarakat Palembang secara resmi mengajukan enam tuntutan kepada Willie Salim, kreator konten yang dianggap mencemarkan nama baik kota melalui konten-konten kontroversialnya.
Tuntutan ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Guns Café pada Sabtu (22/3) malam, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh budaya, dan aktivis sosial.
Baca juga: Willie Salim Minta Maaf atas Hilangnya 200 Kg Rendang di Palembang
Latar Belakang Kontroversi
Ketua Koalisi Masyarakat Palembang, M. Hidayatul Fikri, menjelaskan bahwa tuntutan ini merupakan respons terhadap dua insiden viral yang melibatkan Willie Salim.
“Tragedi rendang dan pembagian kolak duren di Benteng Kuto Besak (BKB) adalah dua insiden yang telah merugikan citra kuliner dan budaya Palembang. Tragedi rendang menciptakan persepsi negatif terhadap kuliner khas Sumatera Selatan, sementara pembagian kolak duren di BKB memicu kegaduhan nasional, yang mengkritik masyarakat Palembang,” ujar Hidayatul Fikri.
Enam Tuntutan Utama
Koalisi Masyarakat Palembang mengajukan enam tuntutan utama kepada Willie Salim:
- Penghapusan Konten
Willie Salim diminta menghapus seluruh konten di berbagai platform yang dianggap mencemarkan nama baik Kota Palembang, terutama yang terkait dengan Tragedi Rendang dan Pembagian Kolak Duren di BKB. - Tuntutan Hukum
Koalisi mengajukan tuntutan hukum terhadap Willie Salim, baik secara perdata, pidana, maupun hukum adat, atas perbuatannya yang dianggap menimbulkan kegaduhan nasional dan merugikan citra masyarakat Palembang. - Boikot Media Sosial
Masyarakat diajak untuk memboikot akun-akun media sosial Willie Salim sebagai bentuk protes dan mencegah penyebaran narasi negatif lebih lanjut. Koalisi juga berencana melaporkan kreator konten lain yang ikut menyebarluaskan konten kontroversial. - Penyelidikan Petugas Pengawal
Koalisi meminta pihak kepolisian mengusut keterlibatan petugas yang mengawal Willie Salim saat acara buka puasa bersama di BKB, yang dianggap turut memicu kontroversi. - Evaluasi SOP Perizinan
Mereka menuntut agar kepolisian menyelidiki SOP perizinan kegiatan Willie Salim di BKB, yang dianggap tidak terkoordinasi dengan baik dan berujung pada kegaduhan. - Petisi Online dan Upaya Hukum
Koalisi berencana mengajukan petisi online dan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tuntutan tidak dipenuhi. Langkah hukum yang dipersiapkan meliputi laporan resmi ke kepolisian dan upaya hukum adat bersama tokoh adat Palembang.
Dukungan Masyarakat
Sejak diumumkan, tuntutan ini mendapat dukungan luas dari warga Palembang. Tagar seperti #BoikotWillieSalim dan #PalembangBermartabat ramai di berbagai platform media sosial. Banyak warganet menyuarakan solidaritas mereka terhadap upaya menjaga martabat kota.
Pernyataan Koalisi
Para tokoh yang hadir dalam pertemuan menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan upaya nyata untuk menjaga harga diri dan kehormatan Kota Palembang.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika nama baik kota ini diinjak-injak oleh orang yang tidak memahami budaya kami. Langkah ini adalah bentuk nyata perlawanan terhadap segala bentuk penghinaan terhadap masyarakat Palembang,” ujar pria yang akrab disapa Mang Dayat.
Enam tuntutan yang diajukan Koalisi Masyarakat Palembang menunjukkan tekad masyarakat untuk melindungi citra dan budaya kota mereka.
Dengan dukungan luas dari warganet dan rencana tindakan hukum yang jelas, koalisi berharap tuntutan ini dapat membawa perubahan positif dan mencegah insiden serupa di masa depan.
