Untuk melakukan tindakan tidak mudah. Kita sudah terbiasa tidak menganut prinsip meritokrasi.
Harusnya ”meritokrasi” pun perlu dilakukan di level dapur MGB. Kalau antara kepala dapur dan juru masak terjadi hubungan khusus, tentu sulit bagi kepala dapur untuk melakukan penggantian juru masak. Maka hasil survei itu perlu diserahkan ke atasan kepala dapur: agar dipertanyakan mengapa tidak ada tindakan.
Jangan-jangan lebih berat dari itu: masakan tidak enak lantaran bumbunya dikurangi. Bumbu adalah komponen paling mahal dibanding item lain.
Anda sudah tahu kenapa bumbu dikurangi: untuk menekan biaya. Kenapa biaya perlu ditekan pasti karena anggarannya kurang. Bukankah anggarannya cukup?
Cukup. Kalau tidak ada biaya-biaya lain.
Anda sudah tahu: ada kepala dapur yang ingin cari tambahan penghasilan. Caranya: minta uang tambahan ke pemilik dapur MBG. Permintaan itu bervariasi. Ada yang Rp5 juta/bulan. Sampai ada yang minta dibelikan sepeda motor.
Berarti belum tentu tidak enak itu karena kokinya kurang cocok. Kalau di satu area banyak keluhan MBG-nya tidak enak memang kokinya harus dievaluasi. Tapi kepala dapurnya juga perlu diganti.
Korupsi rupanya tidak hanya terjadi di pucuk BGN tapi juga di akarnya.
Kalau kerusakan akar seperti itu terus meluas nilainya bisa sama dengan 74 kg emas. (Dahlan Iskan)
