finnews.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat perannya dalam ekosistem perumahan nasional melalui akselerasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage BTN untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hingga 18 Mei 2026, BTN mencatat realisasi pencairan (booked) KPP nasional mencapai sekitar Rp2,97 triliun, yang terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar.
Dari sisi target tahunan, realisasi tersebut masing-masing telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota KPP Supply 2026 sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari kuota KPP Demand 2026 sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Mei 2026.
Sebagai bagian dari akselerasi penyaluran KPP, BTN juga aktif menggelar akad massal KPP di berbagai daerah. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi proses closing bagi 245 debitur KPP dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.
Dari jumlah tersebut, sisi supply terdiri atas 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Sementara dari sisi demand, tercatat sebanyak 163 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.
