finnews.id – Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi meluncurkan penyelidikan perdagangan baru yang menyasar sejumlah mitra dagang utama, termasuk China, Meksiko, Uni Eropa, hingga beberapa ekonomi lain seperti Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariffs) milik Trump sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Penyelidikan tersebut diumumkan oleh Perwakilan Perdagangan AS (USTR), Jamieson Greer. Ia menyebut investigasi ini berpotensi diperluas ke lebih banyak negara, dan akan dilakukan melalui mekanisme Pasal 301 dalam Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat 1974.
Aturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah AS untuk menjatuhkan tarif terhadap produk impor dari negara yang dianggap menjalankan praktik perdagangan tidak adil. Melalui instrumen hukum ini, pemerintah berupaya menggantikan sebagian kebijakan tarif timbal balik yang sebelumnya diberlakukan Trump tanpa persetujuan Kongres.
“Kebijakan perdagangan Presiden tetap sama,” kata Jamieson Greer, dimuat dalam sebuah media Internasional, Kamis (12/3/2026).
Greer menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah melindungi tenaga kerja di Amerika, sekaligus memastikan hubungan perdagangan dengan negara mitra berlangsung secara adil.
“Melindungi lapangan kerja Amerika dan untuk memastikan kita memiliki perdagangan yang adil dengan mitra dagang kita,” ujar Greer.
Ia menjelaskan bahwa investigasi berdasarkan Pasal 301 akan menelaah berbagai kebijakan ekonomi, dan praktik perdagangan dari negara-negara yang dinilai memiliki masalah kelebihan kapasitas produksi, terutama di sektor manufaktur.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah negara mengalami surplus perdagangan yang besar, dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga dinilai merugikan Amerika Serikat.
Selain China, Meksiko, dan Uni Eropa, penyelidikan ini juga menyasar sejumlah ekonomi lain seperti Jepang, India, Taiwan, Vietnam, Korea Selatan, Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Bangladesh, dan Thailand.
