finnews.id – Organisasi Business and Professional Women (BPW) Indonesia resmi menggandeng Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia dalam sebuah kolaborasi strategis. Kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa (30/9/2025) lalu di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Jakarta.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat posisi perempuan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Fokus utama kerja sama ini mencakup penguatan sinergi dalam isu-isu krusial seperti ekonomi, diplomasi global, dan perlindungan hak-hak dasar perempuan.
Sinergi Strategis untuk Kesetaraan Gender
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut cepat dari audiensi yang berlangsung pada 8 September 2025 lalu. BPW Indonesia menilai kemitraan dengan KemenHAM sangat vital untuk menyelaraskan agenda organisasi dengan prioritas pemerintah, terutama dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM yang lebih inklusif.
Presiden BPW Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo, menyatakan apresiasi mendalam atas dukungan kementerian terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan jembatan untuk membuka ruang gerak yang lebih luas bagi kaum perempuan.
“Kerja sama ini bukan hanya sebuah bentuk komitmen bersama, tetapi langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka strategi ruang kolaborasi bagi perempuan Indonesia,” tegas Giwo Rubianto Wiyogo.
Memanfaatkan Jejaring Internasional BPW Indonesia
Sebagai organisasi yang menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial, BPW Indonesia memiliki keunggulan pada jejaring globalnya. Koneksi internasional ini memungkinkan perempuan Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dan sosial secara lebih efektif di tingkat dunia.
Prestasi BPW Indonesia pun telah mendapat pengakuan mancanegara. Dalam dua tahun terakhir, organisasi ini sukses meraih penghargaan The Most Outstanding Country Award pada Konferensi Regional BPW Asia Pasifik di Putrajaya, Malaysia. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa inovasi dan kontribusi perempuan Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi di mata global.
Mendorong Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik
Melalui kemitraan ini, KemenHAM dan BPW Indonesia berkomitmen mengembangkan berbagai inisiatif konkrit. Program-program masa depan akan fokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan agar mereka mampu mengambil peran strategis di berbagai sektor pembangunan.
Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam isu-isu HAM di forum internasional. Dengan memberdayakan perempuan secara sistematis, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kemajuan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen Jangka Panjang Pemberdayaan Perempuan
Penandatanganan kerja sama ini menandai era baru sinergi lintas sektor yang lebih dinamis. Ke depan, penguatan peran perempuan tidak lagi hanya menjadi isu sosial, tetapi menjadi bagian dari strategi ekonomi dan politik luar negeri yang solid. Kedua pihak optimis bahwa langkah ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan baru yang kompeten dan sadar akan pentingnya nilai-nilai HAM. (*)
