finnews.id – Indonesia kembali mencatatkan langkah penting di kancah diplomasi internasional. Negara ini resmi dicalonkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan 2026, setelah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa pencalonan tersebut akan diformalkan dalam Sidang Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss.
Menurut Kemlu RI, dukungan regional ini menjadi sinyal kuat atas kepercayaan komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu-isu HAM global.
“Pencalonan ini mencerminkan pengakuan terhadap peran aktif dan konsisten Indonesia dalam memajukan dialog serta kerja sama HAM di tingkat internasional,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI.
Siap Pimpin Dewan HAM
Apabila resmi ditetapkan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjalankan peran Presiden Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, dengan memastikan seluruh proses persidangan berjalan adil dan transparan.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro, yang akan memimpin jalannya agenda dan dinamika internal Dewan HAM sepanjang 2026.
Kemlu RI menilai dukungan luas dari negara-negara Asia-Pasifik mencerminkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai mediator dan jembatan dialog dalam berbagai isu sensitif HAM, termasuk isu kemanusiaan lintas kawasan.
Indonesia juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai negara berkembang yang independen, tidak berpihak pada kepentingan blok kekuatan global tertentu, namun tetap aktif memperjuangkan nilai-nilai universal HAM.
“Kepercayaan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi HAM dunia,” ujar Kemlu RI.
Kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sebuah momentum strategis yang akan dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional.
Indonesia berencana mengedepankan pendekatan yang konstruktif, inklusif, serta berbasis dialog dan kerja sama, guna menjawab tantangan HAM global yang semakin kompleks.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara Asia-Pasifik atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Indonesia menegaskan akan menjalankan mandat tersebut secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, demi perlindungan dan pemajuan HAM bagi seluruh umat manusia.
Sebagai informasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan Asia-Pasifik mendapat giliran memimpin pada 2026. Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, sehingga pencalonan ini dinilai sebagai kelanjutan logis dari peran aktif Indonesia di lembaga tersebut.
