Finnews.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membawa angin segar bagi para pekerja swasta menjelang akhir tahun. Pemerintah secara resmi mengimbau perusahaan untuk memberikan fleksibilitas bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Menaker saat ini tengah menyiapkan surat edaran resmi guna mengatur pelaksanaan flexible working arrangement tersebut. Kebijakan ini menyasar periode krusial di penghujung tahun, yakni pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025.
“Pelaksanaan WFA ini kami tujukan untuk tanggal 29 sampai 31 Desember 2025, dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing perusahaan atau industri,” ujar Yassierli saat memberikan keterangan di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis 18 Desember 2025.
WFA Bukan Cuti Tahunan
Poin penting yang ditekankan Menaker adalah status hari kerja selama masa WFA. Ia menegaskan bahwa perusahaan dilarang menghitung sistem kerja fleksibel ini sebagai bagian dari cuti tahunan karyawan. Artinya, jatah cuti pekerja harus tetap utuh meskipun mereka memilih untuk bekerja dari luar kantor selama periode tersebut.
Menurut Yassierli, para pekerja dan buruh yang memanfaatkan fasilitas WFA pada dasarnya tetap menjalankan tugas serta kewajiban mereka secara penuh. Oleh karena itu, pengusaha tidak memiliki dasar hukum untuk memotong hak istirahat tahunan karyawan hanya karena perubahan lokasi kerja.
Upah dan Produktivitas Tetap Terjamin
Selain masalah cuti, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyoroti pemenuhan hak finansial pekerja. Pemerintah mengimbau pihak swasta agar tidak mengurangi upah karyawan selama masa WFA berlangsung. Besaran gaji yang diterima harus sesuai dengan upah yang selama ini berlaku di tempat kerja biasa atau berdasarkan perjanjian kerja yang sudah disepakati.
“Selama pelaksanaan WFA ini, kami mengimbau upah diberikan secara penuh sesuai dengan pekerjaan di tempat biasa atau sesuai kesepakatan semula,” tegas Yassierli.
Meskipun memberikan kelonggaran tempat kerja, pemerintah mengingatkan bahwa standar jam kerja dan pengawasan tetap berlaku secara profesional. Menaker meminta perusahaan swasta untuk tetap menjaga produktivitas masing-masing agar kebijakan ini memberikan keuntungan timbal balik bagi industri maupun kesejahteraan mental para pekerjanya.
