Namun Presiden menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bebas kebocoran.
Agenda ketiga dan keempat berkaitan dengan penyederhanaan regulasi serta penataan kelembagaan, agar hambatan pembangunan di Papua dapat diurai secara sistemik.
Poin kelima adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Presiden memberi perhatian besar pada pendidikan. Ada arahan langsung untuk menangani sekitar 700 ribu anak Papua yang belum mengenyam sekolah, termasuk pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggulan terintegrasi,” ungkap Velix.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan rumah sakit unggulan di empat daerah otonomi baru serta sekitar 24 rumah sakit rujukan di seluruh wilayah Papua.
Rencana divestasi saham Freeport dan penguatan sektor pendidikan–kesehatan ini dipandang sebagai fondasi penting menuju Papua yang lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah timur Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut akan dijalankan secara bertahap, terukur, dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat Papua.
