Dukungan Taktis Penanganan Bencana: Presiden Prabowo Kucurkan Rp4 Miliar per Kabupaten/Kota

Prabowo Lipatgandakan Anggaran: Dari Permintaan Rp2 Miliar, Setiap Kabupaten Dapat Rp4 Miliar

Finnews.id – Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana alam di wilayah masing-masing. Keputusan ini diambil menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025.

Keputusan Presiden untuk mengalokasikan Rp4 miliar tersebut bermula dari permintaan yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu 7 Desember 2025 malam, Mendagri meminta dukungan anggaran dari pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

“52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat,” ungkap Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo, menjelaskan kondisi keuangan daerah yang minim menjelang akhir tahun.

Prabowo sempat menanyakan apakah dukungan dana perlu diberikan hingga tingkat kecamatan, tetapi Tito menjawab bahwa bantuan cukup difokuskan hingga tingkat kabupaten, yang mencakup “52 kabupaten di tiga provinsi Pak.”

Merespons permintaan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan yang melampaui usulan awal Mendagri.

“Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp4 M,” ujar Prabowo, menegaskan kucuran dana yang dilipatgandakan.

Fokus pada Daerah Paling Terdampak dan Kebutuhan Mendesak

Tidak berhenti di situ, Presiden kemudian menginstruksikan Mendagri untuk mengidentifikasi provinsi yang wilayahnya paling parah terdampak bencana.

Presiden memutuskan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi daerah tersebut. “Yang paling berat ya, kirim Rp20 M,” perintah Presiden Prabowo kepada Mendagri Tito.

Dalam rapat, Tito Karnavian sempat memaparkan kesulitan anggaran yang dialami daerah untuk penanggulangan bencana, terutama karena saat ini adalah akhir tahun fiskal.

Daerah-daerah hanya bisa mengandalkan pagu anggaran biaya tak terduga yang jumlahnya sangat minim.

“Karena ini akhir tahun, ini sangat tipis. Ada (daerah) yang cuma (punya) Rp75 juta. Ada yang Rp300 juta,” ungkap Tito.

Meskipun pasokan logistik besar seperti pangan, BBM, listrik, dan kebutuhan lain sudah ditanggung oleh pemerintah pusat, ada kebutuhan mendesak di lapangan yang nilainya kecil tetapi memerlukan eksekusi cepat oleh daerah.

“Misalnya, pampers untuk bayi. Kemudian untuk perempuan, dan lain-lain,” jelas Tito.

Tito juga melaporkan bahwa dirinya telah berinisiatif menerbitkan surat edaran, meminta daerah-daerah lain yang memiliki kas berlebih untuk membantu daerah yang terdampak.

Dari inisiatif tersebut, telah terkumpul Rp34 miliar yang langsung disalurkan ke tiga provinsi. Beberapa kabupaten, seperti Lhokseumawe, bahkan menerima bantuan hingga Rp3 miliar dari daerah-daerah donatur.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari wilayah terdampak bencana.

Presiden Prabowo mengakhiri rapat dengan menekankan pentingnya peran para kepala daerah.

“Pokoknya kita bantu. Kalian yang di depan. Kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi, yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” tutup Presiden Prabowo.