Dianggap Enggan Panggil Bobby Nasution, Dewas Periksa Deputi dan Penyidik KPK: Ini Respon Santai Setyo Budiyanto

Dewas KPK Periksa Internal: Deputi, Penyidik, hingga JPU Terkait Penanganan Kasus

Finnews.id – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah jajaran internal lembaga antirasuah. Pemeriksaan tersebut menyasar mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), hingga Pelaksana Tugas Deputi Penindakan.

Pemeriksaan ini dilakukan karena mereka dinilai enggan memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan oleh Dewas ini berawal dari laporan yang diajukan oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 17 November 2025. KAMI menduga adanya penghambatan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik sekaligus Kepala Satuan Tugas KPK, Rossa Purbo Bekti, terhadap Bobby Nasution dalam kasus tersebut.

Menanggapi langkah pemeriksaan yang diambil Dewas, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan proses tersebut. Setyo melihat pemeriksaan yang sedang berjalan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal yang wajar.

“Enggak ada masalah. Itu kan proses. Ya, namanya proses karena ada mungkin masyarakat yang melaporkan, orang yang melakukan atau menganggap sebagai sebuah keluhan, dan lain-lain, silakan. Ya, berproses saja,” ujar Setyo setelah menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 8 Desember 2025.

Setyo Budiyanto meyakini bahwa Dewas dalam memeriksa deputi, penyidik, hingga JPU telah melakukannya sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku. “Kami juga akan menyikapi sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab daripada para penyidik. Kita tunggu saja hasilnya,” katanya, menunjukkan sikap menghormati proses yang dilakukan Dewas.

Kronologi Kasus dan Pemeriksaan Dewas
OTT yang menjadi latar belakang pemeriksaan ini terjadi pada 26 Juni 2025. Kasus tersebut terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.