finnews.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akhirnya buka suara terkait perkembangan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.
Ia memastikan proses penentuan besaran UMP sudah berada di tahap akhir dan kini tinggal menunggu keputusan final.
“Pembahasannya sudah hampir final. Dalam minggu ini kami akan menggelar rapat khusus untuk segera memfinalkan UMP 2026,” ujar Pramono saat diwawancarai di Jakarta Utara, Senin.
Meski demikian, Pramono mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antara kalangan buruh dan pengusaha mengenai besaran upah yang ideal. Kondisi inilah yang membuat keputusan akhir belum dikeluarkan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berdiri di posisi netral dan menjadi penengah yang adil bagi semua pihak. Pramono pun berkomitmen akan mengeluarkan keputusan yang seimbang dan berpihak pada kepentingan bersama.
“Kami harus adil. Tidak bisa memihak satu pihak saja. Semua kepentingan akan kami pertimbangkan,” tegasnya.
KHL Jadi Acuan Penentuan UMP 2026
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar utama dalam perhitungan UMP 2026 di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta.
Dengan adanya data KHL terbaru, penyesuaian upah di setiap daerah dipastikan tidak akan sama.
“Dengan basis KHL, kenaikan upah minima di masing-masing daerah bisa berbeda. Bahkan, dalam satu provinsi pun bisa saja terdapat perbedaan antarwilayah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12).
Ia juga menyebut bahwa hasil perhitungan final UMP/UMR 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu keputusan resmi.
“Tunggu saja, dalam waktu dekat akan diumumkan,” ujarnya singkat.
UMP Jakarta 2026 Jadi Perhatian Publik
Pembahasan UMP Jakarta 2026 kini menjadi salah satu isu yang paling disorot, terutama oleh kalangan pekerja dan pelaku usaha di ibu kota. Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dinilai memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan daya saing dunia usaha.
Keputusan yang diambil oleh Gubernur Pramono Anung nantinya bukan hanya berdampak pada jutaan pekerja, tetapi juga pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.
Masyarakat pun kini menunggu hasil final dengan penuh harap: apakah UMP Jakarta 2026 akan naik signifikan, atau justru disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini?
