PTPP Kunci Percepatan IKN: Tiga Kontrak Kelembagaan Negara Resmi Ditandatangani

PTPP Jadi Motor Utama Pembangunan Infrastruktur Kelembagaan di IKN

Finnews.id – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menegaskan kembali posisinya sebagai motor utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah meresmikan penandatanganan kontrak tiga proyek besar kelembagaan negara.

Prosesi penandatanganan sebagai uoaya percepatan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ini berlangsung di Kantor Kemenko 4 IKN.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, serta Direktur Operasi Bidang Gedung PTPP, Yuyus Juarsa, bersama perwakilan konsorsium penyedia jasa konstruksi nasional lainnya.

Ketiga proyek strategis yang akan digarap oleh PTPP seluruhnya didanai melalui APBN DIPA 2025-2027, meliputi:

– Pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN (OIKN).

– Pembangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna.

– Pembangunan Kawasan Gedung DPD RI.

Detail dan Konsep Proyek Ikonik

1. Kantor Pendukung OIKN

Pembangunan fasilitas pendukung Otorita IKN ini dilakukan melalui Konsorsium PP-ADHI-JAKON KSO. Proyek ini mencakup Gedung kantor pendukung OIKN, Gedung Polresta IKN, bangunan utilitas, masjid kawasan, lapangan upacara, lapangan olahraga, serta penataan kawasan terpadu. Proyek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan OIKN dan menyediakan fasilitas representatif bagi pelayanan publik.

2. Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna

Proyek pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN ini dikerjakan melalui Konsorsium PP-ADHI KSO. PTPP mengimplementasikan konsep Smart Building dan Green Building dengan mewajibkan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta memanfaatkan teknologi Building Information Modelling (BIM).

Bangunan utama seluas 47.797 meter persegi ini mencakup area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta pekerjaan penataan kawasan geoteknik dan cut & fill. PTPP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan integrasi infrastruktur kawasan.

3. Gedung Lembaga DPD RI