“Pemerintah sebaiknya merancang paket dukungan yang mencakup bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan dasar, pembebasan sementara atau pengurangan pajak dan retribusi lokal bagi pelaku usaha kecil di wilayah terdampak, serta program restrukturisasi kredit dengan subsidi bunga bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” sarannya.
“Stimulus juga bisa berbentuk bantuan modal kerja bergulir melalui skema yang dikelola BUMN, BPD, dan koperasi lokal. Disertai pendampingan usaha agar dana benar-benar menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, bukan hanya menutup konsumsi jangka pendek,” imbuhnya.
Agar tepat guna dan tepat sasaran, ia menyarankan penyaluran bantuan mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial. Upaya ini diperkuat dengan verifikasi pemerintah desa dan pemanfaatan kanal digital sederhana bagi penerima yang sudah melek teknologi.
“Dengan desain seperti ini, insentif tidak hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga memulihkan kapasitas produksi masyarakat di daerah bencana sehingga kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dapat pulih secepat mungkin,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri ekonomi Indonesia mampu terbang ke 5,7 persen year on year (yoy) pada akhir 2025. Sejumlah insentif di kuartal IV 2025 menjadi penopang lonjakan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk 35 juta keluarga.
Perekonomian Indonesia awal tahun ini memang hanya sanggup tumbuh 4,87 persen secara tahunan, yang menurut Purbaya imbas pemerintah lambat belanja kala itu. Lalu, naik ke 5,12 persen yoy pada kuartal berikutnya dan tumbuh 5,04 persen year on year di kuartal III 2025.
“Kita expect di kuartal IV dengan hitungan, stimulus, BLT, dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di kuartal IV bisa tumbuh 5,6 persen-5,7 persen. Kalau itu terjadi, maka, pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2 persen,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
