finnews.id – Larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun menjadi isu terbaru yang memicu perdebatan global.
Australia mengambil langkah yang dinilai berani setelah pemerintah menetapkan aturan bahwa mulai 10 Desember, sepuluh platform media sosial termasuk TikTok, YouTube, Snapchat, dan layanan milik Meta harus mengambil langkah yang dianggap wajar.
Langkah yang dimaksud adalah untuk memastikan anak di bawah 16 tahun tidak lagi memiliki akun aktif.
Kebijakan tersebut memicu pujian, kritik, dan pertanyaan mengenai efektivitas implementasinya, terutama karena belum pernah ada negara besar yang mencoba pendekatan serupa.
Pada bagian awal, pemerintah Australia menjelaskan alasan utama keputusan ini. Menteri Komunikasi Anika Wells menyebut langkah tersebut didasari bukti ilmiah mengenai potensi bahaya platform digital terhadap kesehatan mental anak dan remaja.
Ia menyatakan bahwa perusahaan teknologi telah memiliki waktu 15 hingga 20 tahun untuk memperbaiki pendekatan keamanan pengguna muda, namun risiko yang muncul tetap meningkat.
Dalam wawancara dengan BBC, Wells menegaskan dirinya tidak merasa terintimidasi oleh perusahaan teknologi global atau tekanan politik dari negara lain. Menurutnya, mandat utama pemerintah adalah melindungi warganya, terutama generasi muda.
Kebijakan tersebut memunculkan reaksi yang kontras dari berbagai pihak. Perusahaan teknologi seperti Meta menyatakan mereka sepakat bahwa keamanan anak adalah prioritas, namun melarang akses dianggap bukan pendekatan terbaik.
Para ahli keamanan digital juga memunculkan beberapa kritik. Mereka berpendapat bahwa efek kebijakan ini perlu diukur secara jangka panjang, termasuk apakah sistem verifikasi usia mampu berjalan efektif atau justru menimbulkan celah baru.
Meskipun begitu, dukungan publik di Australia terlihat kuat. Banyak orang tua menyatakan kebijakan ini membantu mereka menghadapi tekanan penggunaan gawai yang semakin sulit dikendalikan.
Namun, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan area abu-abu dalam aturan tersebut. Salah satu kritikan terbesar berkaitan dengan pengecualian platform gim daring.
Banyak peneliti keselamatan digital dan orang tua berpendapat bahwa gim daring justru menjadi salah satu ruang paling rentan bagi anak karena interaksi tidak terkontrol dan paparan terhadap konten yang tidak sesuai usia.
Platform seperti Roblox disebut berkali-kali sebagai contoh, terutama karena popularitasnya di kalangan pengguna usia dini.
Secara internasional, kebijakan ini menarik perhatian. Menteri Komunikasi Australia menyebut beberapa negara sudah menghubungi Canberra untuk mempelajari proses penyusunan regulasinya.
Namun, langkah ini juga berpotensi memicu tensi diplomatik, terutama dengan Amerika Serikat sebagai rumah bagi sebagian besar perusahaan teknologi besar.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah menyatakan bahwa pemerintah AS siap membela perusahaan teknologi bila negara lain menerapkan kebijakan yang merugikan mereka.
Selain itu, pejabat Australia terkait aturan ini juga dipanggil ke Kongres AS untuk memberikan penjelasan.
Dalam dua tahun ke depan, pemerintah Australia akan meninjau hasil penerapan kebijakan ini. Pemerintah menegaskan bahwa larangan ini bukan solusi permanen, tetapi bagian dari pendekatan bertahap yang bisa berkembang sesuai kebutuhan.
Pemerintah membandingkan kebijakan ini dengan aturan konsumsi alkohol bagi anak di bawah umur yang tetap diberlakukan meski masih ada pelanggaran.
Prinsip utamanya adalah dampak kebijakan terhadap kesehatan publik, bukan hanya tingkat kepatuhannya.
Debat mengenai kebijakan ini hampir pasti akan terus berlangsung.
Namun Australia sudah menempatkan dirinya sebagai negara pertama yang mengambil pendekatan tegas dalam menanggapi dampak media sosial terhadap generasi muda, dan seluruh dunia kini memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya.
