Oleh: Wawan Hendrayana – Vice President Infovesta Kapital Advisori
SEJAK dilantik pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan latar belakang solid sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020, dan sebelumya sebagai praktisi pasar modal, Menteri Purbaya membawa pendekatan pragmatis yang fokus pada stabilitas keuangan, inklusivitas, dan stimulus pro-bisnis. Target pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto di tengah momentum pemulihan ekonomi yang semakin solid.
Salah satu gebrakan awal beliau adalah inisiatif penempatan dana idle pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI) untuk mendorong kredit produktif, yang berdampak pada peningkatan kredit UMKM dan infrastruktur serta penurunan suku bunga. Langkah ini memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung konsumsi rumah tangga, yang menjadi penggerak utama PDB. Hasilnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur stabil di zona ekspansi 51,2.
Kebijakan fiskal Menteri Purbaya juga menekankan inklusivitas melalui perluasan program bantuan sosial dan insentif pajak untuk sektor prioritas. Stimulus Nataru 2025 senilai Rp35 triliun, termasuk diskon transportasi hingga 35 persen dan BLT Kesra Rp1 juta bagi 40 juta keluarga, diproyeksikan menyerap 2 juta penumpang dan mendorong belanja akhir tahun naik 15 persen. Selain itu, deregulasi APBN melalui Perpres 29/2025 mempermudah perizinan investasi, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.500 triliun hingga Oktober 2025, naik 15 persen (yoy). Kebijakan yang fokus pada reformasi struktural yang pro-investasi diharakan mendorong pertumbuhan merata ke daerah dan UMKM. Target kebijakan ini memacu optimisme pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 bisa tembus 5,5 persen.
Digitalisasi menjadi pilar positif lainnya ditambah Program magang nasional untuk 150 ribu pemuda dengan anggaran Rp1,5 triliun turut mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran ke target dibawah 4,5 persen. Inflasi saat ini terkendali di 1,8 persen, didukung kebijakan moneter-fiskal yang harmonis, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi menarik di ASEAN.
Menteri Purbaya juga mendorong hilirisasi berkelanjutan, dengan target ekspor nikel dan turunannya US$60 miliar pada 2026, didukung FTA baru dengan Eropa dan Amerika Latin.
Secara keseluruhan, kebijakan Purbaya mendorong Indonesia sebagai ekonomi yang resilient dan berlanjutan untuk capai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2027 dandengan pertumbuhan kumulatif diproyeksikan 40 persen dalam delapan tahun kedepan.
Pasar merespons positif terhadap kebijakan awal beliau, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus All Time High (ATH) baru di level 8.602 pada akhir november menguat lebih dari 10% persen sejak pelantikan. Penguatan ini didorong oleh terus bertambahnya investor lokal ditambah dengan aliran dana asing yang masuk, ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap reformasi fiskal yang inklusif. Pak Burbaya sendiri selalu optimis dan percaya IHSG “To the moon!” dan memproyeksikan IHSG bisa tembus 9.000 di akhir tahun. Investor mengapresiasi visi Menteri Purbaya sebagai katalisator ekosistem bisnis yang dinamis. Dengan outlook cerah, pelaku usaha diajak berkolaborasi untuk inovasi dan ekspansi, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan merata
Di balik angka-angka tersebut, ada satu aset tak kasat mata yang semakin menjadi penentu valuasi perusahaan di pasar modal: kekuatan brand. Di saat pasar sedang bullish seperti sekarang, brand yang kuat bukan hanya memberikan premium valuation, tapi juga menjadi safe haven ketika terjadi koreksi. Disway Award 2025 yang akan menggelar malam penganugerahan pada 4 Desember mendatang menjadi momentum tepat untuk mengapresiasi sekaligus mengukuhkan brand-brand terbaik Indonesia
Semoga kebijakan positif Menkeu Purbaya terus berlanjut, dan brand-brand unggulan Indonesia semakin kokoh sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
